JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa wacana penurunan tarif tol Trans Jawa harus juga ikut mempertimbangkan kontrak dan iklim investasi.
“Karena saya sebagai regulator harus melindungi konsumen. Tapi harus juga perhatikan investor, menjaga investasi,” kata Basuki di Jakarta, Rabu (13/2).
Penurunan Tarif Tol Lewat Skema Subsidi, Membebani APBN
Menurut Basuki, skema penurunan tol melalui subsidi dari pemerintah akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika lewat skema subsidi, maka pemerintah perlu merogoh kocek Rp380 miliar pada 2019 dan Rp220 miliar pada 2020.
“Pasti membebani APBN. Karena kalau mau diturunkan harus subsidi. Terlalu banyak subsidi juga akan menimbulkan distorsi,” jelasnya.
Pemerintah Kaji Opsi Skema Pemasaran Untuk Turunkan Tarif Tol
Untuk itu, pemerintah tengah mengkaji beberapa opsi untuk mengantisipasi tarif tol Trans Jawa yang dianggap mahal.
“Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta untuk mengkaji dan beliau membuka opsi pemasaran. Misalnya kalau tarif Rp10.000 hanya lima mobil yang masuk, kan sama saja dengan Rp5.000 tapi 10 mobil yang masuk,” katanya.
Menurut Basuki, pembangunan jalan tol di berbagai daerah pasti mengalami transisi.
“Dulu tol JORR itu juga sepi waktu baru dibangun. Sekarang itu macet. Memang butuh transisi,” tukasnya.
