Terkait Wacana Penurunan Tarif Tol, Menteri PUPR: Harus Juga Perhatikan Investor


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa wacana penurunan tarif tol Trans Jawa harus juga ikut mempertimbangkan kontrak dan iklim investasi.

“Karena saya sebagai regulator harus melindungi konsumen. Tapi harus juga perhatikan investor, menjaga investasi,” kata Basuki di Jakarta, Rabu (13/2).

Penurunan Tarif Tol Lewat Skema Subsidi, Membebani APBN

Tol Bocimi
Salah satu ruas jalan Tol Bocimi. (foto:Istimewa)

Menurut Basuki, skema penurunan tol melalui subsidi dari pemerintah akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika lewat skema subsidi, maka pemerintah perlu merogoh kocek Rp380 miliar pada 2019 dan Rp220 miliar pada 2020.

“Pasti membebani APBN. Karena kalau mau diturunkan harus subsidi. Terlalu banyak subsidi juga akan menimbulkan distorsi,” jelasnya.

Pemerintah Kaji Opsi Skema Pemasaran Untuk Turunkan Tarif Tol

Tarif tol
Presiden Jokowi didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat peresmian perubahan status jembatan Suramadu dari Tol menjadi non tol, Sabtu (27/10/2018). (foto:setkab)

Untuk itu, pemerintah tengah mengkaji beberapa opsi untuk mengantisipasi tarif tol Trans Jawa yang dianggap mahal.

“Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta untuk mengkaji dan beliau membuka opsi pemasaran. Misalnya kalau tarif Rp10.000 hanya lima mobil yang masuk, kan sama saja dengan Rp5.000 tapi 10 mobil yang masuk,” katanya.

Menurut Basuki, pembangunan jalan tol di berbagai daerah pasti mengalami transisi.

“Dulu tol JORR itu juga sepi waktu baru dibangun. Sekarang itu macet. Memang butuh transisi,” tukasnya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close