SERUJI.CO.ID – PKB-PDIP sepakat mengusung Saifullah Yusuf-Azwar Anas di pilgub Jawa Timur. Pasangan ini disiapkan untuk menjadi rival Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Dua pasang calon yang sama-sama kuat. Survey elektabilitas Gus Ipul, panggilah Syaifullah unggul dibanding Khofifah. Selisihnya lumayan rapat. Sebagaimana dirilis Alvara Research Center, Ipul 37,2% dan Khofifah 31,8%.

Di tengah ketatnya persaingan, prahara datang dan menghantam koalisi PKB-PDIP ini. Foto “syur” Azwar Anas, bupati Banyuwangi yang berparas ganteng dan sarat prestasi ini diunggah. Siapa yang mengunggah? Gelap.

Azwar Anas tidak tahan menghadapi prahara ini. Dengan segala pertimbangan, Anas membuat keputusan bulat: mundur. PKB-PDIP tidak mampu menahannya.

Prahara ini membuat PDIP lemas. Langkah politik dan strategi branding yang selama ini dilakukan bersama PKB sia-sia. Hasilnya punah, seperti padi diserang hama menjelang panen. PDIP marah dan meradang. Ini kampanye hitam, kata Hasto, sekjen PDIP. Hasto mengecam pihak-pihak yang melakukan kampanye hitam itu. Pasangan Gus Ipul-Azwar Anas yang selama ini diharapkan mampu memenangi pilgub dan menguasai suara Jatim untuk investasi di pilpres 2019 berantakan.

Prahara ini membuat PDIP panik. Partai yang mimiliki kursi 19 di Jatim ini harus mencari pengganti di sisa waktu yang hanya tinggal 3 hari. Risma jadi alternatif. Tapi, Risma menolak tawaran itu. Risma lebih memilih menuntaskan tugasnya sebagai walikota Surabaya. Jujurkah alasan itu?

Popularitas Risma, di angka 73-85, % dan elektabilitasnya sudah menembus angka 18-19% . Dibanding Khofifah, peluang Risma mengalahkan Gus Ipul lebih besar. Gus Ipul: Khofifah 59,2 : 27,3. Gus Ipul : Risma 58,4 : 30,1. Dengan catatan Risma belum kampanye. Ini menunjukkan posisi Risma lebih pas menjadi calon gubernur dengan menggandeng wakil yang lain, bukan jadi wagub Gus Ipul. Angka di atas berpotensi naik jika Risma sudah melakukan kampanye. Hingga hari ini, Risma belum menyatakan mau maju di pilgub Jatim.

Jadi, masuk akal jika Risma menolak tawaran menjadi cawagub. Sebab, posisi Risma mestinya tidak berada di situ.

Hal yang sama pernah terjadi sekitar setahun lalu. Nama Risma muncul di survey calon gubernur DKI. Sejumlah partai membuka tawaran. Kabar yang beredar, Risma hanya siap maju jika diusung PDIP. Tapi PDIP lebih “sreg” mengusung Ahok. Prediksi, kalkulasi dan kompensasinya lebih “matuk”. Nego politiknya lebih “klop”. Meski kalkulasi itu akhirnya meleset. Ahok kalah dan PDIP butuh waktu lama untuk melepaskan rasa kecewanya. Anak gaul bilang: butuh waktu untuk “move on”. Apakah keengganan Risma untuk maju menjadi cawagub Jatim ada hubungannya dengan sejarah tersebut? Belum terkonfirmasi jawabannya.

Bagaimana kalau Risma diusung jad cagub? Tetap ada kemungkinan. Dalam politik, tak ada yang mustahil. Semua kemungkinan terbuka sampai detik-detik akhir pendaftaran. Hanya saja, patner koalisi PDIP bukan lagi PKB. Gus Ipul tidak mungkin bersedia menjadi calon nomor dua. Apalagi kursi PKB di Jatim 20. Lebih tinggi dari PDIP. Dan Jatim adalah tanah Nahdliyin.

Prahara Azwar mengancam koalisi PKB-PDIP. Tanpa PDIP, PKB punya kursi cukup untuk mengusung Gus Ipul, 20 kursi. Bagi PKB, tidak butuh-butuh amat sama PDIP. PKB bisa pilih siapa saja untuk mendampingi Gus Ipul, sejauh bisa membantu elektabilitasnya. Syukur-syukur juga finansialnya.

Dari wajah Gus Ipul, tak ada aura panik dan gelisah ketika diwawancara media. Tenang dan santai. Bandingkan dengan wajah Hasto yang tampak sangat tegang. Dari perbandingan dua wajah ini menunjukkan kekuatan dan tingkat ketergantungan dua partai yang berbeda.

Di sela kekosongan ini terbuka nego dan transaksi baru. PDIP bisa saja akan membuka komunikasi dengan partai lain, begitu juga PKB. Situasi ini menjadi peluang dan godaan bagi partai lain, termasuk yang sudah berada di barisan koalisi pasangan Khofifah. Dan kekosongan ini juga menjadi kesempatan PKB untuk menjajagi komunikasi dengan partai-partai lain, termasuk dengan partai koalisi oposisi yaitu Gerindra, PKS dan PAN yang masih kebingungan mencari calon. Kalau ini tersambung, cocok, lalu deal, maka seperti pepatah: “Pucuk dicinta ulam tiba.” Koalisi tiga partai ini bisa mengajukan Suyoto, bupati Bojonegoro. Prestasi dan pengalamannya selevel dengan Azwar Anas.

Berkoalisi dengan tiga partai oposisi ini akan lebih menguntungkan buat PKB. Kenapa? Pertama, tiga partai ini punya basis yang berbeda-beda dan beragam. Gerindra berbasis nasionalis murni, PKS punya mesin partai solid dan konstituen Islam kanan, sementara PAN punya massa Muhammadiyah.

Koalisi ini pun memiliki kursi mayoritas di DPRD yaitu 46. PKB 20, Gerindra 13, PAN 7 dan PKS 6. Ini artinya, koalisi ini menjadi paling besar jika terjadi. Dengan catatan, PDIP mengusung calon sendiri, dengan tambahan suara dari minimal satu partai lain.

Kedua, jika calon yang diajukan adalah Suyoto, maka ini akan menguatkan, setidaknya menstabilkan elektabilitas Gus Ipul. Sebab, Suyoto sebanding kapasitasnya dengan Azwar Anas.

Bagaimana dengan nasib PDIP? Semua masih dalam penjajagan. Dalam politik, tidak mudah melakukan prediksi, survey sekalipun. Jika PDIP punya calon “aduhai” dan menarik hati PKB, koalisi bisa dilanjutkan. Tapi jika PDIP mengajukan calon asal-asalan, apalagi abal-abal, ini akan jadi bumerang.

Posisi PDIP sangat terjepit ketika ditinggalkan Azwar Anas. Tiga alternatif yang bisa dijadikan pilihan langkah politik PDIP; pertama, tetap bersama PKB mengusung Gus Ipul. Baik dengan kader atau tanpa kader yang menjadi cawagub mendampingi Gus Ipul. Kedua, mengajukan Risma dengan menggandeng Nasdem, atau salah satu/beberapa partai di koalisi Khofifah-Emil Dardak. Ketiga, bergabung dengan koalisi Khofifah-Emil Dardak yang diusung Golkar, Demokrat, PPP dan Hanura.

Pilihan ketiga akan mempertemukan kembali PDIP dengan kadernya, Emil Dardak. Meski sempat ada ketegangan dan kegaduhan di awal pencalonannya. Bergabungnya PDIP dengan koalisi Khofifah-Emil Dardak ini juga akan mempertemukan partai Banteng dengan Jokowi. Jika ini terjadi, maka bisa menjadi tanda kekalahan PDIP atas Jokowi. Mimpi PDIP menyiapkan cawapres untuk mendampingi Jokowi makin jauh untuk bisa dinegosiasikan.

Bagi PDIP, memenangkan pilgub Jawa Timur adalah perhelatan politik yang menentukan untuk pilpres 2019, selain Jabar dan Jateng. Kemenangan Jatim dapat menjadi alat bergaining PDIP terhadap Jokowi di pilpres 2019. Namun, jika PDIP kalah di pilgub Pulau Jawa, maka, semakin ringan beban Jokowi untuk “mengabaikan” PDIP yang selama ini “semacam menjadi beban politik” bagi Jokowi dalam mengurus pemerintahan. Dengan begitu, persaingan Megawati melawan Luhut Binsar Panjaitan yang bermetamorfosis menjadi persaingan PDIP-Golkar di istana akan semakin surut.

Melihat situasi Jatim pasca ditinggalkan Azwar Anas, benar-benar mengancam koalisi PKB-PDIP. PDIP kesulitan mengambil langkah politik, karena tidak tersedianya kader yang kredibel dan punya potensi elektabilitas baik untuk mendampingi Gus Ipul di pilgub Jawa Timur. Ini jelas menjadi prahara bagi PDIP untuk membangun mimpinya di pilpres 2019.

Jakarta, 7/1/2018