GAZA – Amerika Serikat (AS) akan menghentikan bantuan yang selama ini mereka berikan kepada negara-negara yang diketahui menentang keputusanya. Seluruh ancaman yang dilancarkan Presiden AS, Donald Trump, terhadap negara-negara yang akan memberikan suaranya untuk mendukung digugurkannya keputusan Trump terkait Al-Quds tersebut, ditolak dengan tegas oleh Gerakan Perlawanan Islam Hamas. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Wakaf dan Agama Palestina, Ismail Ridwan pada hari Kamis kemarin (21/12), seperti yang dilansir oleh The Palestinian Information Center.
Dalam pernyataanya kepada Pusat Informasi Palestina, Ridwan mengatakan mengatakan bahwa ancaman Trump tersebut mencerminkan bahasa hukum rimba dan arogansi serta kesombongan Amerika di wilayah tersebut.
Ridwan menegaskan, bahasa ini tidak dapat diterima. Kami menyerukan kepada negara Arab dan Islam serta dunia untuk menanggapi ancaman ini dengan menggagalkan keputusan ini dan mengisolasi Amerika dari dunia internasional.
Ridwan juga meminta agar Presiden Trump dan pemerintah AS diisolasi atas keputusannya ini karena kebijakannya sepenuhnya senantiasa mendukung Israel.
Dia menambahkan, pemerintah Amerika telah menempatkan dirinya di parit perlawanan berhadapan dengan rakyat Palestina dan negara Arab serta Islam. Al-Quds mewakili dimensi politik dan hukum serta agama.
Ridwan menunjukkan bahwa ada risiko strategis terhadap keputusan Amerika, terutama diagram Al-Quds dan pengaruhnya terhadap populasi Kota Suci tersebut. Keputusan AS ini memberikan Israel kesempatan untuk melanjutkan yahudisasi Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. Disamping peningkatan permukiman Israel yang ilegal dengan cara mengarahkan pada penghapusan landmark Arab dan Islam di Al-Quds.”
Ridwan menegaskan perlunya mengambil tindakan dan gerakan Arab serta Islam di tingkat internasional dengan memutus hubungan diplomatik dan ekonomi dengan pemerintah AS serta pendudukan Zionis, dan melakukan penuntutan terhadap para pemimpin pendudukan Israel di pengadilan internasional.
Mengenai agenda rekonsiliasi Palestina, Ridwan mengatakan, “Sayangnya rekonsiliasi sampai sekarang masih bergerak di tempat dan hanya menyenangkan saudara kita di gerakan Fatah, terutama Mr. Mahmud Abbas dan pemerintah konsensus.”
“Kami telah memberikan semua yang kami miliki. Kami senantiasa siap untuk melakukan rekonsiliasi, tidak kembali atau mundur untuk mencapai semua rekonsiliasi”, ujar Ridwan. Ridwan juga menekankan bahwa pemerintah sepakat untuk mencabut sanksi di Jalur Gaza, dan untuk menyelesaikan krisis dan masalah di Gaza, termasuk lembaga-lembaga Otoritas Palestina, dan untuk memperkuat perjuangan dan keteguhan bangsa Palestina.
“Mahmud Abbas harus mempercepat langkah rekonsiliasi, untuk mencapai pengaturan internal Palestina selain harus memberikan tanggapan keras atas keputusan Trump demi untuk mencapai persatuan nasional”, tambah Ridwan.
