JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Indonesian Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jendral Pol Tito Karnivian mencopot Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw dan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri. Pasalnya kedua pejabat Polri tersebut dinilai tidak mampu menjaga netralitasnya sebagai anggota kepolisian di Pilkada 2018.

Desakan tersebut disampaikan IPW setelah sebelumnya Kapolri mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin, karena diduga tidak netral dalam Pilgub Maluku.

“Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw dan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri sudah melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 tentang 13 Pedoman Netralitas Polri Dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang dikeluarkan Kapolri Tito Karnavian pada 16 Januari 2018,” ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam rilis yang diterima SERUJI, Senin (25/6).

Dalam Pasal 4 disebutkan, lanjut Neta, anggota Polri dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan politik, kecuali di dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.

“Sedangkan Pasal 6 menegaskan, anggota Polri dilarang melakukan foto bersama dengan pasangan calon kepala/wakil kepala daerah/caleg,” jelasnya.

Diungkapkan oleh Neta, Kapolda Sumut dan Wakapolda Kepri, telah melakukan pertemuan dengan tokoh dan kader partai yang sama, yakni PDIP, dan menunjukkan dukungannya secara nyata.

“Kapolda Sumut hadir dalam acara PDIP dan foto bersama serta menunjukkan dua jari. Sementara Wakapolda Kepri bertemu dengan pimpinan PDIP setempat dan timses Paslon,” ungkap Neta.

Menurut Neta, apa yang dilakukan kedua pejabat Polri itu jelas jelas melanggar 13 Pedoman Netralitas Polri yang dikeluarkan Kapolri. IPW berharap Kapolri bersikap tegas dan konsisten pada Pedoman yang sudah dikeluarkannya agar sebagai pimpinan tidak dilecehkan bawahannya.

“Sikap tegas itu adalah dengan cara mencopot Kapolda Sumut dan Wakapolda Kepri dan menggantikannya dengan pejabat kepolisian yang mampu menjaga netralitasnya,” tegas Neta.

Neta berharap, dalam kondisi apa pun Polri harus tetap profesional dan mampu menjaga netralitasnya. Tujuannya agar masyarakat percaya pada Polri dan tidak terjadi benturan di akar rumput akibat pemihakan Polri dalam Pilkada.

“Sikap tegas dan konsisten Kapolri diperlukan agar bawahannya tidak seenaknya bermain politik praktis untuk kepentingan sesaat yang sangat merugikan Polri secara jangka panjang,” ujarnya.

IPW mengimbau semua pihak agar mau menjaga profesionalisme dan netralitas Polri.

“Jangan menyeret nyeret Polri kepada kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok yang pragmatis,” pungkasnya. (ARif R/Hrn)