-000-
Buku kedua adalah The New Structure of Policing karya David Bayley dan Clifford Shearing, terbit tahun 2001. Buku ini membongkar ilusi bahwa keamanan publik adalah monopoli polisi negara.
Di banyak demokrasi maju, keamanan diproduksi oleh jaringan. Polisi negara, pemerintah lokal, komunitas, keamanan swasta, hingga teknologi digital.
Bayley dan Shearing menunjukkan bahwa fokus berlebihan pada struktur formal justru menyesatkan. Yang lebih penting adalah bagaimana fungsi keamanan diatur, diawasi, dan dikendalikan secara demokratis. Dalam perspektif ini, perdebatan apakah polisi berada di bawah presiden atau kementerian hanyalah satu simpul kecil.
Tanpa pengawasan hukum yang kuat, tanpa peradilan independen, tanpa risiko hukum bagi penyalahgunaan wewenang, struktur apa pun dapat berubah menjadi alat penindasan. Buku ini memberi jarak kritis. Reformasi polisi bukan soal simbol kekuasaan, melainkan soal ekosistem akuntabilitas.
-000-
Lalu mengapa, saya berpendapat, dalam konteks Indonesia, Polri sebaiknya tetap berada langsung di bawah Presiden. Pertama, kejelasan kendali sipil. Presiden adalah pejabat eksekutif tertinggi yang dipilih langsung oleh seluruh rakyat Indonesia.
Menempatkan Polri langsung di bawah Presiden menciptakan satu titik tanggung jawab yang jelas. Jika polisi menyimpang, publik tahu kepada siapa harus menuntut. Menambah lapisan kementerian justru berpotensi mengaburkan akuntabilitas. Dalam negara dengan sejarah kekuasaan yang mudah berkelit, kejelasan sering kali lebih berharga daripada kompleksitas.
Kedua, pencegahan negara dalam negara. Kepolisian adalah institusi bersenjata dengan jangkauan hingga ke desa. Jika ia tidak berada di bawah kendali politik tertinggi, risiko lahirnya kekuasaan otonom sangat nyata.
Menempatkan Polri langsung di bawah Presiden adalah cara memastikan bahwa tidak ada pusat kekuatan bersenjata yang berdiri setengah lepas dari mandat rakyat. Ini bukan soal memperkuat Polri, melainkan soal mencegah Polri menjadi terlalu kuat bagi demokrasi.
Ketiga, simbol reformasi pasca-1998. Pemisahan Polri dari militer dan penempatannya di bawah Presiden adalah salah satu capaian moral reformasi. Ia menandai pergeseran dari negara kekuasaan menuju negara hukum. Mengubah struktur ini tanpa urgensi yang sangat kuat berisiko dibaca publik sebagai kemunduran simbolik.
Dalam demokrasi muda, simbol sering kali sama pentingnya dengan substansi, karena ia menjaga arah sejarah.
-000-
