Persoalan keseriusan pemerintah menyediakan anggaran untuk pendidikan inilah yang, seharusnya, dikontrol ketat oleh NU Jatim. Kenapa Gubernur Soekarwo hanya mengalokasikan belanja pendidikan sekecil itu? Kenapa politisi PKB di DPRD Jatim tidak memperjuangkan anggaran pendidikan yang layak dan cukup? Jangan malah sibuk mengajak NU demo FDS, sementara oknum legislatornya mencari setoran suap ke dinas-dinas hingga ditangkap KPK.

Banyak kawan NU yang prihatin dan mengirim pesan pendek yang intinya, menyayangkan sikap keras NU menolak FDS yang terkesan sangat politis. Mereka bahkan menganggap sikap boikot yang disertai ancaman dan demo-demo itu sudah out of control. “Sudah di luar karakter NU,” tulis mereka. Lalu saya pura-pura tanya kenapa, karena sebab apa kok akhir-akhir ini gerak dan sikap NU seperti kehilangan substansi?

Di luar dugaan, mereka serempak menjawab, “Itulah buah muktamar Jombang (Muktamar NU ke 33 di Jombang, Agustus 2015–red). Muhaimin Isandar berhasil menjadikan NU sebagai sayap PKB. Jangan-jangan sejatinya Muhaimin yang ingin jadi Mendikbud.”

Sebagai politisi sah-sah saja ingin jadi menteri. Apa lagi dia sudah berkali-kali ketemu presiden, ‘kan tinggal minta jatah saja, kata saya. “Ya memang, tapi kalau jadi menteri lagi jangan seperti dulu, ada kasus bingkisan lebaran ditaruh dalam kardus durian. Untung saja KPK sekarang gampang lupa,” jawab mereka terkekeh-kekeh. Benarkah jawaban mereka? Wallahu’alam bisshawab. (*)

* Choirul Anam adalah Dewan Kurator Museum Nahdlatul Ulama.