Beramai-ramai orang berkomentar atas disahkannya Revisi UU MD3, terkait pasal penghinaan terhadap DPR, setelah sebelumnya ramai juga tentang pasal penghinaan terhadap presiden. Kemudian, muncul persepsi jika kelak kedua lembaga itu akan menjadi anti kritik, bahkan bisa sewenang-wenang mengkriminalisasi dengan pasal-pasalnya.

Anggapan miring terhadap UU MD3 tersebut cukup bisa dimaklumi karena beberapa kasus penangkapan terhadap tokoh yang kritis telah terjadi, seperti yang baru-baru ini seorang wartawan senior dilaporkan oleh salah seorang petinggi partai.

Di lain pihak, DPR adalah representasi rakyat sebagai kepanjangan tangan pemegang kedaulatan negara, seharusnya. Dengan demikian, kewenangannya harus dilindungi, seharusnya..

Maka, seharusnya UU MD3 tidak bermasalah dan tidak dipermasalahkan. Dengan demikian, mengapa banyak yang khawatir? Barangkali memang harus ditinjau dari apakah DPR itu benar-benar representasi rakyat atau hanya sekedar petugas partai.

Istilah ‘petugas partai’ menjadi terkenal saat diucapkan oleh Megawati kepada Jokowi sebelum dilantik menjadi presiden. Dominasi partai sepertinya lebih kuat daripada status wakil rakyat terpilih, sehingga lebih terkesan wakil partai daripada wakil rakyat, merata di semua partai yang ada.

Itu kesan, mungkin bukan fakta. Namun, kesan itu nyata terjadi di khalayak sehingga umum terjadi perbedaan persepsi. Kesan ini semakin kuat ketika di partai terjadi oligarki kekuasaan oleh segelintir orang. PDIP yang menyandang nama ‘demokrasi’ pun masih terikat ‘trah’ presiden Soekarno, begitu pula partai lainnya dengan lingkar kekuasaan golongan tertentu.

Barangkali, hanya DPD yang sepertinya terlepas dari kepartaian, walaupun senyatanya banyak anggota DPD adalah mantan anggota DPR RI. Namun, ‘senator’ yang menampilkan sikap kritis dan benar-benar menjadi aspirator masyarakat seperti yang dilakukan oleh Fahira Idris, sepertinya menjanjikan harapan benar-benar menjadi wakil suara rakyat.

Jika dilihat, platform partai yang tidak begitu jelas di Indonesia ini menyebabkan rakyat kesulitan memilih wakil yang tepat. Bahkan, secara anekdot bisa dikatakan seperti sekedar memilih warna favorit: hijau, kuning, biru, merah, oranye. Tak ada dalam pikiran rakyat kebanyakan itu “kalau partai ini, kebijakannya seperti ini. Kalau partai itu, kebijakannya itu.”

Perilaku anggota DPR juga banyak yang mendukung hal tersebut. Mereka hanya mengikuti kebijakan partai, titik. Padahal, partainya sendiri plinplan dan hanya mengikuti arus ke mana kekuasaan berpihak. Benar-benar tidak punya rasa kebanggaan sebagai oposisi. Bukankah oposisi adalah wakil sebagian rakyat juga?

Kurang dipercayanya DPR oleh rakyat menjadi PR penting bagi bangsa. Rakyatpun hanya bisa menentukan secara langsung lima tahun sekali, sehingga tak heran banyak yang merasa perlu ada kontrol sosial politik melalui media yang disuarakan secara langsung. Namun, pasal penghinaan yang dianggap pasal karet karena mudah disalahgunakan menjadi ancaman nyata keinginan masyarakat bersikap kritis.

Loading...
Tulisan ini sepenuhnya tanggungjawab penulisnya.
SERUJI tidak memiliki tanggungjawab apapun atas hal-hal yang dapat ditimbulkan tulisan ini, namun setiap orang bisa membuat aduan yang akan ditindaklanjuti sebaik mungkin.
SERUJI berhak untuk membatalkan penayangan hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan.
Untuk pengaduan email ke redaksi@seruji.co.id.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama