Beramai-ramai orang berkomentar atas disahkannya Revisi UU MD3, terkait pasal penghinaan terhadap DPR, setelah sebelumnya ramai juga tentang pasal penghinaan terhadap presiden. Kemudian, muncul persepsi jika kelak kedua lembaga itu akan menjadi anti kritik, bahkan bisa sewenang-wenang mengkriminalisasi dengan pasal-pasalnya.

Anggapan miring terhadap UU MD3 tersebut cukup bisa dimaklumi karena beberapa kasus penangkapan terhadap tokoh yang kritis telah terjadi, seperti yang baru-baru ini seorang wartawan senior dilaporkan oleh salah seorang petinggi partai.

Di lain pihak, DPR adalah representasi rakyat sebagai kepanjangan tangan pemegang kedaulatan negara, seharusnya. Dengan demikian, kewenangannya harus dilindungi, seharusnya..

loading...

Maka, seharusnya UU MD3 tidak bermasalah dan tidak dipermasalahkan. Dengan demikian, mengapa banyak yang khawatir? Barangkali memang harus ditinjau dari apakah DPR itu benar-benar representasi rakyat atau hanya sekedar petugas partai.

Istilah ‘petugas partai’ menjadi terkenal saat diucapkan oleh Megawati kepada Jokowi sebelum dilantik menjadi presiden. Dominasi partai sepertinya lebih kuat daripada status wakil rakyat terpilih, sehingga lebih terkesan wakil partai daripada wakil rakyat, merata di semua partai yang ada.

Itu kesan, mungkin bukan fakta. Namun, kesan itu nyata terjadi di khalayak sehingga umum terjadi perbedaan persepsi. Kesan ini semakin kuat ketika di partai terjadi oligarki kekuasaan oleh segelintir orang. PDIP yang menyandang nama ‘demokrasi’ pun masih terikat ‘trah’ presiden Soekarno, begitu pula partai lainnya dengan lingkar kekuasaan golongan tertentu.

Barangkali, hanya DPD yang sepertinya terlepas dari kepartaian, walaupun senyatanya banyak anggota DPD adalah mantan anggota DPR RI. Namun, ‘senator’ yang menampilkan sikap kritis dan benar-benar menjadi aspirator masyarakat seperti yang dilakukan oleh Fahira Idris, sepertinya menjanjikan harapan benar-benar menjadi wakil suara rakyat.

Jika dilihat, platform partai yang tidak begitu jelas di Indonesia ini menyebabkan rakyat kesulitan memilih wakil yang tepat. Bahkan, secara anekdot bisa dikatakan seperti sekedar memilih warna favorit: hijau, kuning, biru, merah, oranye. Tak ada dalam pikiran rakyat kebanyakan itu “kalau partai ini, kebijakannya seperti ini. Kalau partai itu, kebijakannya itu.”

Perilaku anggota DPR juga banyak yang mendukung hal tersebut. Mereka hanya mengikuti kebijakan partai, titik. Padahal, partainya sendiri plinplan dan hanya mengikuti arus ke mana kekuasaan berpihak. Benar-benar tidak punya rasa kebanggaan sebagai oposisi. Bukankah oposisi adalah wakil sebagian rakyat juga?

Kurang dipercayanya DPR oleh rakyat menjadi PR penting bagi bangsa. Rakyatpun hanya bisa menentukan secara langsung lima tahun sekali, sehingga tak heran banyak yang merasa perlu ada kontrol sosial politik melalui media yang disuarakan secara langsung. Namun, pasal penghinaan yang dianggap pasal karet karena mudah disalahgunakan menjadi ancaman nyata keinginan masyarakat bersikap kritis.

Tulisan terbaru Muhammad Hanif Priatama (semua)

Komentar

BACA JUGA

Agenda Sidang Perdana PK Ahok Terkait Pembacaan Memori

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) kasus penodaan agama dengan terpidana mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,...
Suap

Suap APBD Jambi, Anggota DPRD Mulai Diperiksa

JAMBI, SERUJI.CO.ID - Sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi menjalani pemeriksaan di Pengadilan Tipikor untuk tiga terdakwa kasus suap APBD Provinsi Jambi 2018 senilai Rp3,4 miliar. Berdasarkan...

PBB: Badai Ancam Jutaan Pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh

NEW YORK, SERUJI.CO.ID - Musim badai yang akan tiba mengancam lebih dari 1,5 juta pengungsi Muslim Rohingya dari Myanmar di kamp pengungsi Bangladesh selain sebanyak...

Mini Market 212 Mart Kembali Buka Gerai di Tangerang

TANGERANG, SERUJI.CO.ID - Mini market 212 Mart, yang dikembangkan Koperasi Syariah 212 membuka gerai keempatnya di Banjar Wijaya Kota Tangerang, Banten. "Sangat sulit untuk menunjukkan eksistensi...

Ribuan Jiwa di Kuningan Mengungsi Akibat Longsor

KUNINGAN, SERUJI.CO.ID - Ribuan jiwa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terpaksa mengungsi akibat di daerahnya terkena longsor dan pergerakan tanah yang merusak tempat tinggal mereka. "Yang...
loading...
Light at the end of the tunnel

Garis 8: Hak Asasi Manusia di Hadapan Tuhan

Saat ini banyak manusia yang menuntut agar “berhak segalanya". Apapun yang dikehendaki tak boleh dilarang, dengan sekedar alasan “tokh, tidak ganggu orang lain”. Maka,...
Green Action - JRC 9

Green Action di Taman Harmoni, Sampah Jadi Emas

Warna Keputih, Sukolilo Surabaya, 6 tahun lebih yang lalu terbiasa dengan bau sampah yang menyengat. Bau busuk semakin menusuk kala hujan tiba. Namun, sejak beberapa...
Screenshot_20180115_194046

PKS Optimis Peroleh 5 Kursi DPRD Pasaman Barat pada Pileg 2019

SIMPANG EMPAT – PKS optimis lima kursi DPRD Kabupaten Pasaran Barat akan diperolehnya pada pileg 2019. Hal ini disampaikan oleh Fajri Yustian Ketua Tim...