❌ Kerugian Tanda Tangan Sebelum Putusan MA
1. Kehilangan Leverage Terbesar dalam Sejarah
Ini adalah kerugian paling fundamental. Jika Indonesia menunggu 24 jam, pijakan hukum tarif Trump runtuh. Indonesia bisa datang ke meja negosiasi dengan posisi jauh lebih kuat: bukan meminta penurunan tarif dari 32% ke 19%, melainkan mempertanyakan legalitas seluruh tarif itu sendiri. Potensi tarif bisa ditekan ke angka lebih rendah dari 19%, atau bahkan mendekati nol persen tanpa konsesi besar.
2. Konsesi Besar yang Sudah Terlanjur Diberikan
Dalam ART, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk untuk hampir seluruh produk AS. Ini konsesi yang sangat signifikan. Jika negosiasi dilakukan setelah putusan MA, Indonesia mungkin bisa mendapatkan hal serupa dari sisi ekspor tanpa harus memberikan konsesi impor sepadan — karena posisi Trump sudah melemah secara hukum.
3. Daya Tawar Indonesia di Rezim Tarif Baru Trump Menjadi Lemah
Pasca putusan MA, Trump langsung menerbitkan tarif 10% global menggunakan dasar hukum berbeda. Indonesia yang sudah terikat ART kini berada dalam posisi sulit untuk menegosiasikan tarif baru ini — karena secara formal “perjanjian sudah selesai.” Negara lain yang belum menandatangani perjanjian justru memiliki fleksibilitas lebih untuk bernegosiasi dalam lanskap hukum yang baru.
4. Ketidakpastian Status Hukum Perjanjian
ART dibangun di atas kerangka tarif IEEPA yang kini dinyatakan ilegal. Pertanyaan hukum muncul: apakah perjanjian bilateral yang “mengakui” tarif ilegal itu sebagai titik awal negosiasi tetap sah sepenuhnya? Meski ART bersifat bilateral dan berbeda dari IEEPA, para pakar hukum perdagangan kemungkinan akan mengkaji implikasinya.
5. Tekanan Domestik dan Kritik Politik
Timing yang “satu hari lebih cepat” dari putusan MA akan menjadi amunisi bagi kritik oposisi dan pengamat ekonomi di dalam negeri. Meskipun pemerintah tidak bisa meramalkan putusan MA, timing ini berpotensi menjadi narasi politik yang merugikan citra negosiator Indonesia.
