Mengapa Jakarta Memilih Diam — Analisis Diplomatik
Keheningan Jakarta bukanlah tanpa makna. Ada beberapa alasan strategis di balik sikap wait and see pemerintah Indonesia:
1. Tidak Mau Mempermalukan Mitra Strategis
Prabowo baru saja menandatangani perjanjian dagang bersama Trump di depan kamera dunia. Merespons putusan MA AS dengan komentar apapun — baik positif maupun negatif — berisiko menempatkan Indonesia di posisi yang canggung.
Merayakan kekalahan Trump bisa merusak hubungan bilateral; mengkritik putusan MA AS bisa dianggap mencampuri urusan dalam negeri AS. Diam adalah pilihan paling aman secara diplomatik.
2. Masih Menghitung Implikasi Hukum
Tim hukum dan ekonomi Indonesia hampir pasti sedang bekerja keras menganalisis apa arti putusan ini bagi ART yang baru ditandatangani. Pertanyaan kuncinya: apakah perjanjian bilateral tetap sah meski kerangka tarif IEEPA-nya dibatalkan?
Apakah komitmen pengecualian tarif untuk 1.819 produk Indonesia — khususnya sawit, kopi, dan elektronik — tetap berlaku? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan waktu dan konsultasi hukum mendalam sebelum bisa dijadikan dasar pernyataan publik.
3. Posisi Indonesia Unik dan Menguntungkan
Indonesia adalah salah satu dari sangat sedikit negara yang sudah menyelesaikan perjanjian tarif resiprokal dengan AS. Negara-negara lain seperti Uni Eropa, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam masih berada di tahap pernyataan kerangka kerja singkat, bukan perjanjian mengikat.
Artinya, Indonesia memiliki “dokumen di tangan” — sebuah posisi yang justru bisa dimanfaatkan sebagai leverage untuk renegosiasi yang lebih menguntungkan jika tarif IEEPA benar-benar dihapus sepenuhnya.
4. Faktor Prabowo Masih di AS
Dengan Prabowo yang masih berada di wilayah AS saat putusan dijatuhkan, respons resmi dari tingkat kepala negara menjadi sangat sensitif secara protokoler. Mengeluarkan pernyataan yang bisa diinterpretasikan sebagai komentar terhadap dinamika politik internal AS — saat sedang bertamu di negara tersebut — adalah hal yang tidak lazim dalam tradisi diplomasi Indonesia.
