Di jagat media sosial, terjadi banyak peristiwa mulai dari hal yang sepele hingga yang berat-berat. Interaksi terbuka untuk semua pengguna media sosial seringkali menimbulkan berbagai konflik yang kadang berujung permusuhan. Jika sudah saling “bully”, seringkali sampai ancam-mengancam dan saling buka rahasia identitas lawan.

Praktek menyebarkan identitas atau data pribadi seseorang di tempat publik disebut doxing (atau doxxing). Apakah praktek tersebut illegal?

Sebuah tindakan bisa dikatakan illegal bila mengandung unsur melanggar hukum/peraturan di sebuah negara. Ketika tidak ada aturan boleh atau tidaknya, maka doxing bukan merupakan tindakan kejahatan, kecuali jika tindakan tersebut terkait dengan motif-motif kejahatan.

Contohnya, nomor telepon pribadi seseorang disebarluaskan dalam salah satu media sosial tanpa izin pemiliknya, bukan dianggap sebagai kejahatan bila si pemilik sendiri pernah mempublikasikan nomor tersebut di tempat lain. Identitas-identitas yang secara umum terbuka, seperti sekolah asal dan alamat kantor, juga termasuk data terpublikasi.

Menjadi illegal apabila data pribadi yang memang tidak diperkenankan dipublikasikan, seperti riwayat kesehatan di rumah sakit, catatan keuangan pribadi dan lainnya.

Walau secara umum legal, doxing tetap dianggap tindakan yang kurang etis karena melanggar hak privasi seseorang. Para tokoh dan selebriti sering menjadi korban, dikejar-kejar media untuk memenuhi keinginan publik yang begitu tertarik bila mengulik kehidupan pribadi mereka.

Doxing akan menjadi sebuah kejahatan bila melibatkan unsur-unsur mengancam, atau tindakan untuk membuat tidak nyaman orang lain. Contoh yang baru-baru saja terjadi, sebuah akun anonim (tanpa identitas yang jelas) memposting tuduhan terhadap seseorang sekaligus mencantumkan alamat rumahnya, dengan motif agar orang tersebut dijadikan sasaran bully, dan dengan bahasa mengancam akan mendatangi rumahnya.

Entah bagaimana cara hukum menangani hal yang sedemikian. Apakah dengan UU ITE bisa menjeratnya? Berdasarkan UU ITE pasal 27 hingga 29, penyebaran identitas pribadi tanpa izin akan terkena pidana apabila terkait dengan berbagai bentuk kejahatan seperti penghinaan, pemerasan, pengancaman, dan lain-lainnya.

Para netizen sebaiknya tidak sekedar berpatokan pada aturan hukum, melainkan juga memperhatikan etik berselancar di dunia maya, serta menghormati hak-hak privasi orang lain. Apabila tidak punya musuh, apa yang harus ditakutkan?

Namun, apabila diserang tanpa alasan yang jelas, bisa segera diselesaikan melalui berbagai saluran yang disediakan oleh pembuat kebijakan situs media sosial yang diikutinya. Kalau kemudian berkepanjangan dan sangat merugikan, bisa dilanjutkan melalui ranah hukum.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama