Tidak Termasuk RUU KUHP, Inilah 6 RUU Yang Akan Diputuskan di Paripurna DPR Hari ini

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Hari ini, Selasa (24/9) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan (pembicaraan tingkat II) terkait enam Rancangan Undang Undang (RUU).

Dari keenam RUU tersebut, tidak termasuk di dalamnya RUU KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang saat ini mengalami penolakan oleh berbagai kalangan untuk disahkan.

Keenam RUU yang akan dibahas tersebut, tercantum dalam undangan Rapat Peripurna yang telah dikirimkan Sekjen DPR ke anggota DPR RI, yakni;

  1. RUU Pemasyarakatan (PAS)
  2. RUU perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP)
  3. RUU APBN 2020
  4. RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
  5. RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
  6. RUU Pesantren.

Sekjen DPR, Indra Iskandar dalam keterangannya kepada media, Senin (23/9) malam, bahwa keenam RUU yang akan diputuskan tersebut adalah RUU yang sudah disepakati oleh DPR dan Pemerintah.

Namun, kata Indra, bisa saja terjadi ada RUU yang ditunda pengesahannya jika ada kesepakatan di Paripurna nanti.

“Tetap lanjut nanti kalau ada pandangan-pandangan pemerintah yang kurang pas ya Menkum HAM yang menyampaikan. Karena kan itu semua undang-undang kalau sudah sampai tingkat dua itu kan antara pemerintah dan DPR sudah sepakat sudah ketuk palu kedua belah pihak,” jelas Indra.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah menyampaikan kesepakatan dengan pimpinan DPR RI dan fraksi di DPR RI bahwa terhadap sejumlah RUU akan ditunda pengesahannya dan akan diserahkan pada DPR RI periode mendatang. Salah satu yang disepakati ditunda adalah RUU Pemasyarakatan.

“Saya sudah bertemu dengan Ketua DPR, ketua fraksi, serta ketua komisi. Intinya tadi saya minta agar pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, kemudian keempat RUU Pemasyarakatan itu ditunda pengesahannya,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/9).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

PT Semen Indonesia: Jebloknya Arus Kas Pasca Akuisisi Super Mahal Holcim

Akuisisi mestinya adalah sesuatu yang positif. Tetapi laporan keuangan terbaru SI berkata lain. Akuisisi justru menurunkan kinerja. Mengapa?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER