Terkait Rekomendasi Pansus, KPK Balas Surat DPR

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –¬†Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons surat Ketua DPR terkait rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK.

“Setelah menerima surat dari Ketua DPR tanggal 9 Februari 2018 lalu, kami membahas secara internal dan memutuskan untuk mengirimkan surat balasan tertanggal 13 Februari 2018 serta melampirkan 13 halaman uraian tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (14/2).

Secara umum, kata dia, dalam surat tersebut pihaknya menyampaikan beberapa hal, yaitu KPK menghormati fungsi pengawasan DPR dan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang MD3.

“Meskipun KPK berbeda pendapat dan tidak setuju dengan sejumlah temuan dan rekomendasi Pansus, namun dalam konteks hubungan kelembagaan kami hargai sejumlah poin di laporan tersebut,” kata Febri.


BACA JUGA: Hasil Rekomendasi Pansus KPK Disetujui Paripurna DPR

Kemudian, kata dia, KPK memandang perlu untuk menjelaskan sejumlah informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK ke publik sesuai Pasal 20 Undang-Undang KPK.

“Karena itu lah dilampirkan uraian tentang empat hal, yaitu aspek kelembagaan, kewenangan KPK, pengelolaan SDM, dan keuangan. Informasi ini perlu disampaikan ke publik agar masyarakat menerima informasi secara berimbang dan proporsional,” tuturnya.

Selain, itu, KPK juga mengingatkan bahwa tanggung jawab dalam pemberantasan korupsi, termasuk tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia merupakan tenggung jawab DPR dan pemerintah juga serta pemangku kepentingan lain.

“Jadi, ketika bicara tentang pemberantasan korupsi, harus lah dilihat sebagai kerja bersama,” ucap Febri.

Selanjutnya, ia menyatakan bahwa KPK juga mengajak DPR untuk melakukan hal-hal yg lebih substantial dan berdampak luas bagi kebaikan masyarakat serta mencegah pelemahan terhadap KPK.

“Dalam pemberantasan korupsi, masih ada tugas pembentukan dan revisi Undang-Undang Tipikor, perampasan aset, pengawasan administrasi pemerintahan, dan pembatasan transaksi tunai yang perlu diperhatikan,” ujarnya.

KONSULTASI

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.
Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ibu Muda Ini Sudah Harus Cuci Darah, Inilah Penyebabnya

Usia masih muda, tapi wanita ini sudah harus menjalani cuci darah rutin. Apa penyebabnya? simak penjelasan dr. Irsyal Rusad., dokter spesialis penyakit dalam.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Survei IndEX: Elektabilitas PDIP Terus Anjlok Jelang Hari Pemilihan

Kembali elektabilitas PDIP diprediksi terpuruk pada Pemilu 2019 ini.

Bantah Tudingan Berkhianat, Begini Alasan PBB Akhirnya Dukung Jokowi

Menolak disebut berkhianat, ini alasan PBB dukung Jokowi

Bantah Ada Persekusi Jurnalis di Munajat 212, Panitia: Ada Upaya Framing Negatif

Panitia Munajat 212 menduga ada upaya pengalihan isu dan framing negatif terhadap acara 'Munajat 212'.

Dukung Program Pariwisata, PT KAI Hidupkan 4 Jalur Kereta di Jawa Barat

4 jalur kereta api di Jabar kembali dihidupkan. Inilah jalur-jalurnya

Sesalkan Persekusi Terhadap Jurnalis Saat Acara ‘Munajat 212’, PWI Minta Polisi Usut Tuntas

PWI kecam kekerasan terhadap jurnalis saat acara Munajat 212, minta polisi usut tuntas.

Kampanye di Lembaga Pendidikan, Caleg PSI Ditetapkan Sebagai Tersangka

Caleg PSI jadi tersangka pidana pemilu.

Survei IndEX: Elektabilitas PDIP Terus Anjlok Jelang Hari Pemilihan

Kembali elektabilitas PDIP diprediksi terpuruk pada Pemilu 2019 ini.

Bantah Tudingan Berkhianat, Begini Alasan PBB Akhirnya Dukung Jokowi

Menolak disebut berkhianat, ini alasan PBB dukung Jokowi

Kampanye di Lembaga Pendidikan, Caleg PSI Ditetapkan Sebagai Tersangka

Caleg PSI jadi tersangka pidana pemilu.

The Habibie Center: Sudirman Harus Buktikan Pertemuan Rahasia Jokowi-Bos Freeport

Pengamat menilai Sudirman harus ungkap bukti-bukti dari pernyataannya, apalagi ada yang bertolak belakang dari yang disampaikan pada 2015 silam.

TERPOPULER

Dua Relawan Jokowi-KH Ma’ruf Jadi Korban Ledakan Nobar Debat

TKN Jokowi-Ma'ruf menjenguk dua korban ledakan yang terjadi di area debat calon presiden (capres) yang dirawat di RSAL Dr. Mintohardjo.

KH Ma’ruf Amin: Pembuat Kabar Bohong adalah Calon Ahli Neraka

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Ma'ruf Amin mengatakan pembuat kabar bohong atau hoaks merupakan calon ahli neraka.

Inilah Lokasi Coto Terenak di Kota Makassar

Lokasi coto terenak di Kota Makassar... catat jika anda berkunjung ke Kota Daeng ini.

Kampanye di Lembaga Pendidikan, Caleg PSI Ditetapkan Sebagai Tersangka

Caleg PSI jadi tersangka pidana pemilu.

Usai Rilis Hasil Pengecekan Klaim Dalam Debat Capres, Situs Cekfakta.com Diretas

Sebuah situs pengecekan fakta atas berbagai peristiwa, cekfakta.com telah diretas pada Selasa (19/2) malam pascadebat kedua Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.