Terkait Persekusi Aktivis #2019GantiPresiden, Fahira: Presiden Jokowi Harus Bersuara

1
35
  • 8
    Shares
Deklarasi Akbar Gerakan #2019GantiPresiden di depan pintu barat daya Monas, Ahad (6/5/2018). (foto:Istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Komite III DPD RI Fahira Idri mengecam upaya sekelompok massa yang berupaya menggagalkan deklarasi #2019GantiPresiden dengan mempersekusi para aktivitisnya, yang menurutnya sudah pada level mengkhawatirkan.

“Persekusi dan pemulangan yang dialami Neno Warisman di Pekan Baru, Riau dan pembubaran massa #2019GantiPresiden di Surabaya menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kekebebasan berpendapat yang sudah ‘berdarah-darah’ diperjuangkan saat Reformasi 1998,” kata Fahira lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Senin (27/8).

Baca juga: Akhirnya, Neno Warisman Dipaksa Aparat Naik Pesawat Tinggalkan Pekanbaru

Menurut Fahira, sebagai negera demokrasi, sudah seharusnya negara memberi ruang seluas-luasnya kepada rakyat untuk melakukan kritik terhadap siapa saja Pemerintah yang sedang berkuasa.

“Jaminan memberi kritik kepada penguasa inilah yang sebenarnya menjadi inti demokrasi,” ujar Senator asal DKI Jakarta ini.

Dalam negara demokrasi, lanjut Fahira, wibawa Pemerintah hadir, saat Pemerintah tersebut mampu memberikan penyadaran kepada semua rakyat dan aparatnya bahwa kritik sekeras apapun kepada Pemerintah yang bekuasa, adalah aspirasi yang harus dihormati dan dilindungi.

“Saya mau bertanya kepada rezim ini, apakah kebebasan berpendapat hanya bagi para pemuji pemerintah saja? Karena ada gerakan yang sama yaitu menginginkan Presiden yang sekarang menjabat dua periode tetapi begitu dilindungi di setiap aktivitasnya,” kata Fahira.

Baca juga: Dhani: Pemerintah Sengaja Benturkan Massa Anarkis dengan #2019GantiPresiden

Menurut Fahira, ekspresi rakyat yang ingin mengganti pemerintahan lewat pemilu dan yang ingin pemerintahan ini lanjut lewat pemilu sama-sama harus dilindungi. “Namun, itu tidak terjadi saat ini,” ujar Fahira yang saat ini masih berada di Mekkah dalam rangka menunaikan ibadah Haji.

Oleh karena itu, kata Fahira, untuk kembali menghadirkan wibawa negara dalam persoalan ini Presiden harus bersikap.

“Presiden harus menegaskan bahwa aspirasi atau gerakan apapun selama tidak melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan wajib dihormati oleh siapa saja dan harus dilindungi keamanan dalam setiap aktivitasnya,” kata Fahira.

Ditegaskan oleh Fahira, tidak ada putusan pengadilan yang melarang #2019GantiPresiden, sehingga Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara harus tegas menjaga nilai-nilai demokrasi.

“Persekusi dan penghadangan gerakan #2019GantiPresiden sudah mencederai nilai-nilai demokrasi kita. Presiden harus bersuara dan merespon persoalan ini,” pungkas. (ARif R)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU