Terkait Deportasi Ustadz Somad oleh Hongkong, DPR Minta Kemenlu Beri Penjelasan

0
73
Cak Imin sedang berbincangl santai dengan ustadz Abdul Somad, disela acara Sosialisasi 4 Pilar, di halaman Batalyon Infanteri 132/Bima Sakti di Salo, Kampar, Riau, Selasa (14/7/2017). (foto:Tim Kabar Cak Imin)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyayangkan apa yang terjadi dengan ustadz Abdul Somad yang dideportasi sepihak oleh petugas Bandara Internasional Hongkong saat hendak memenuhi undangan pengajian warga Indonesia di sana.

“Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memiliki Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler bisa menanyakan imigrasi Hongkong mengapa mendeportasi ustadz Somad, sehingga jelas dan tidak ada praduga,” ujar Kharis kepada SERUJI melalui pesan singkat, Ahad (24/12).

Politikus PKS ini menjelaskan, sebagaimana amanah konstitusi seperti dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa melindungi WNI adalah kewajiban negara dan merupakan amanat konstitusi.

“Perlindungan WNI di luar negeri merupakan prioritas utama bagi Kemenlu, apabila semua WNI sudah memenuhi syarat dan administrasi prosedural dan sah untuk memasuki wilayah negara lain dan kemudian di deportasi, kita berhak menanyakan apa yang salah dari WNI terkait,” tegas Kharis.

Sebagaimana yang dijelaskan di Pasal 19 huruf b Undang-Undang No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri secara tegas menyatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban “inter alia” antara lain memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Kharis menambahkan, meskipun melindungi WNI adalah kewajiban negara, namun masyarakat Indonesia perlu diberi pemahaman dan kesadaran bahwa mereka harus mampu menjaga dirinya sendiri (self protectio).

WNI yang akan bepergian ke luar negeri harus memahami prosedur, ketentuan yang berlaku baik di Indonesia maupun di negara tujuan, hak dan kewajiban. Dan hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pemahaman tersebut.

“Ketika kita berada di luar negeri, dimana kewenangan Pemerintah dibatasi oleh adanya kedaulatan hukum di negara dimana WNI tersebut berada, Pemerintah tetap harus melindungi WNI sesuai aturan hukum Internasional dengan tetap menghormati hukum di negara tersebut,” tutup Kharis.

Sebelumnya, setelah Gus Nur dilarang masuk Hongkong selama 3 tahun, kini terjadi juga terhadap ustadz Abdul Shomad tapi belum diketahui berlaku sampai kapan. (Herdi/Hrn)

Komentar

BACA JUGA
limbangan menggugat

Aliansi Limbangan Tuntut Pemkab Hentikan Pendirian Pabrik di Garut

GARUT, SERUJI.CO.ID - Ratusan warga yang tergabung dalam "Aliansi Limbangan Menggugat" berunjuk rasa di Alun-Alun Blubur, Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat, Jumat (23/2). Mereka...
Wader Trowulan

Makan di Warung Wader Sederhana, Gus Ipul Kagumi Ragam Kuliner Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyempatkan diri menikmati sambel wader khas Majapahit di "Warung Mbak...

Bhayangkara FC Yakin Dengan Kemampuan Tim Mereka

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Juara GoJek Traveloka Liga 1 Bhayangkara FC merasa yakin dengan kemampuan tim yang dianggap dapat melalui jadwal padat di kompetisi sepanjang...
pencabulan siswa

Sistem Rekrutmen Guru Salah Satu Penyebab Kasus Kekerasan Pada Siswa

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Ketua Dewan Pendidikan Surabaya (DPS), Martadi mengatakan bahwa kasus kekerasan pada siswa dapat terjadi karena banyak aspek, salah satunya sistem rekrutmen...

DPR Sudah Terima Usulan Calon Gubernur BI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Pimpinan DPR RI sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo perihal usulan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023. Anggota Komisi XI DPR...
loading...
DANUR

‘Metamorfosis UPK PPK-PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDesa Bersama’

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan bentukan Pemerintah Pusat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sejak Zaman Presiden Habiebie (1998) Program Padat Karya yang bertujuan memberdayakan...

Mahasiswa Siap Amankan Pilkada Jatim

Surabaya - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Timur mengajak mahasiswa di wilayah itu menyukseskan Pilkada damai melalui sebuah acara yang dikemas "cangkrukan" di Mapolda...
Al Battani

Penemu Kala Revolusi Bumi Ternyata Muslim

Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Revolusi bumi ini bisa terjadi akibat tarik menarik antara gaya gravitasi bumi dengan gaya gravitasi...