Bambang Soesatyo Lantik Sekjen DPR RI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melantik dan memimpin pengucapan sumpah jabatan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar di Ruang Nusantara IV Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (22/5).

Prosesi pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan tersebut dihadiri pimpinan DPR RI sejumlah anggota dan jajaran pejabat di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, usai memimpin pengucapan sumpah jabatan, dalam sambutannya mengatakan, terpilihnya Indra Iskandar sebagai Sekjen DPR RI setelah melalui proses seleksi yang ketat.

Indra Iskandar yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah Sekretariat Negara, ditetapkan Presiden Joko Widodo menjadi Sekjen DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 49/TPA Tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pengangkatan Jabatan.

“Kita semua mengapresiasi proses seleksi yang cukup ketat hingga terpilih nama Indra Iskandar. Semua proses tersebut sudah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, keberadaan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI merupakan sistem pendukung yang memiliki posisi penting dan strategis di tengah meningkatkannya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja DPR RI.

Pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, kata Bamsoet, berharap Sekjen DPR RI yang baru dilantik dapat menjaga kualitas dan harus lebih responsif terhadap berbagai aspirasi dan harapan masyarakat.

“Sekjen yang baru juga harus dapat melakukan sinergitas dengan jajaran Kesekjenan dan Badan Keahlian dalam mendukung persoalan teknis di DPR RI,” katanya.

Bamsoet mengingatkan, Kesekjenan DPR RI setelah ada Sekjen baru yang definitif, pada tahun politik ini di dapat bekerja lebih profesional berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Pada kesempatan tersebut, Bamsoet juga mengingatkan, Sekjen DPR RI yang baru dilantik mampu mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) bagi audit keuangan lembaga DPR RI oleh BPK RI.

Sekjen DPR RI sebelumnya, Achmad Djuned memasuki masa pensiun pada September 2017, kemudian jabatan Sekjen yang lowong diisi oleh Damayanti sebagai Pelaksana harian (Plh) Sekjen DPR RI. (Ant/S02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Potret Pengelolaan BUMN: Prinsip GCG vs Managemen “Koncoisme”

Fenomena pengelolaan BUMN dan BUMD yang tidak mengindahkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG sangat potensial membawa kerugian dan kebangkrutan terhadap perusahaan BUMN dan BUMD yang bersangkutan.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER