Rapat Paripurna DPR Digelar Hari Ini, 409 dari 560 Anggota Tak Hadir

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menggelar rapat paripurna di tengah Masa Persidangan I tahun sidang 2018-2019. Rapat digelar di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/12).

Berdasarkan daftar hadir, sebanyak 151 dari 560 anggota Dewan hadir. Sementara 409 anggota Dewan tak hadir, ada 138 anggota diantaranya yang mengajukan izin.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan didampingi oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan dua wakil Ketua DPR yaitu Agus Hermanto dan Fadli Zon.

Rapat dibuka untuk umum oleh Fahri Hamzah pukul 11.00 WIB.

“Ada 289 anggota yang sudah menandatangani di absen kehadiran dari seluruh fraksi. Forum telah tercapai. Dengan ini, Rapat Paripurna ke IX masa persidangan kedua tahun 2018-2019 dibuka untuk umum,” kata Fahri saat membuka sidang.

Rapat ini akan mengesahkan perpanjangan pembahasan RUU agar bisa diselesaikan pada masa sidang kali ini. Adapun RUU tersebut yaitu RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dan Pertembakauan.

Selain itu, rapat paripurna juga membahas sejumlah keputusan atas RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan pendapat fraksi-fraksi atas RUU Usul Komisi VII tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berikut ini anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna kali ini, berdasarkan absensi: Fraksi PDIP (27 dari 109 anggota), Fraksi Partai Golkar (25 dari 91 anggota), Fraksi Partai Gerindra (16 dari 73 anggota), Fraksi Demokrat (20 dari 61 anggota), Fraksi PAN (10 dari 48 anggota), Fraksi PKB (13 dari 47 anggota), Fraksi PKS (10 dari 40 anggota), Fraksi PPP (11 dari 39 anggota), Fraksi NasDem (12 dari 36 anggota), Fraksi Hanura (7 dari 16 anggota). (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diakuisisi atau Mengakuisisi: Satu Demi Satu Jatuh ke Tangan Asing

Suatu saat Anda didatangi oleh manajer pengembangan usaha Unilever menawari Anda untuk membeli 100% saham perusahaan Anda dengan harga 25 tahun laba alias Rp250 miliar. Anda dipersilakan pensiun dengan menikmati laba 25 tahun kedepan dalam bentuk uang tunai. Anda tertarik tidak? Ngiler tidak?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.