Pansus Sepakat Bentuk Tim Pengawas Pemberantasan Terorisme

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –┬áPanitia Khusus revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sepakat membentuk Tim Pengawas yang terdiri atas anggota Komisi I DPR dan Komisi III DPR, mengawasi aparat dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana terorisme.

“Yang baru tentu saja ada pengawas bahwa kinerja aparat dalam melaksanakan pemberantasan terorisme selain acara fungsional pasti diawasi DPR,” kata Ketua Pansus Terorisme, M. Syafi’i di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/3).

Dia mengatakan pemberantasan terorisme selain secara fungsional pasti diawasi DPR, maka secara teknis dibuat tim pengawas yang terdiri atas gabungan Komisi I DPR dan Komisi III DPR.

Menurut dia, Timwas Terorisme tersebut sama seperti Timwas Intelijen yang ada di Komisi I DPR namun dalam kerjanya lebih lanjut akan diatur dalam peraturan DPR.

“Timwas ini setiap hari mengawasi kinerja aparat dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme,” ujarnya.

Selain itu, Syafi’i menjelaskan terkait pelibatan TNI yang telah disepakati Pansus, batasan-batasannya lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Menurut dia, Perpres itu adalah pilihan dari amanah pasal 7 ayat 2 UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI bahwa pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus dengan keputusan politik negara.

“Dalam penyusunan Perpres, Presiden harus berkonsultasi kepada DPR dan dalam revisi ini Perpres wajib dibuat paling lama setahun sejak UU ini disahkan,” katanya.

Dia mengatakan perkembangan pembahasan revisi UU Tindak Pidana Terorisme saat ini sudah masuk di pembahasan Tim Perumus dan ditargetkan sebelum reses pada 27 April mendatang sudah selesai karena pembahasan yang mendalam terkait beberapa poin dinilai sudah cukup. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER