Pansus: KPK Wajib Laksanakan Rekomendasi Pasca Putusan MK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Pansus Masinton Pasaribu mengatakan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi terkait keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK, mengakibatkan rekomendasi Pansus bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan KPK.

“Dengan adanya putusan MK maka KPK wajib melaksanakan seluruh rekomendasi yang dikeluarkan Pansus Angket KPK yang nantinya akan disampaikan ke sidang paripurna,” kata anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (9/2).

Dia menjelaskan putusan MK itu memutuskan sah atau tidaknya pembentukan Pansus Angket, sehingga ketika gugatan uji materi ditolak maka keberadaan Pansus sah dan seluruh rekomendasinya mengikat dan wajib dilaksanakan KPK.

BACA JUGA: MK Tolak Uji Materi Hak Angket KPK

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa apabila KPK tidak melaksanakan rekomendasi Pansus, publik otomatis akan mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi yang dijalankan lembaga itu.

“Karena ada temuan-temuan terkait internal KPK yang harus dibenahi seperti aspek Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola kelembagaan, tata kelola anggaran dan juga sistem penegakan hukum,” ujarnya.

Konsekuensi lainnya menurut Masinton, kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK juga akan stagnan apabila tidak menjalankan rekomendasi Pansus.

Selain itu, menurut dia, KPK juga akan dianggap tidak akan pernah mampu membangun sistem anti korupsi yang kuat dan kokoh.

“Kalau terus seperti itu, anggaran besar, hasilnya minim, hanya semangat menangkap orang sebanyak-banyaknya tapi minim dalam mengembalikan kerugian negara sebesar-besarnya,” katanya.

Selain itu Masinton mengatakan meskipun ada putusan MK, rekomendasi Pansus KPK terkait pembentukan Dewan Pengawas KPK tetap ditiadakan karena fokus Pansus adalah pembenahan KPK berdasarkan temuan-temuan.

Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan, Pansus Angket KPK mengusulkan pembentukan dewan pengawas yang terintegratif, yaitu tidak hanya berlaku bagi KPK, melainkan semua lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

“Tapi ada yang harus dibenahi oleh KPK baik itu dari berdasarkan temuan-temuan yang ada dalam Pansus Angket dari mulai tata kelola barang rampasan, tata kelola SDM-nya, tata kelola anggaran dan juga sistem penegakkan hukumnya,” katanya. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pengabdian Tragis Dahlan Iskan!

Dua kali hari Kartini saya mendapatkan kado sedih. Pertama saat Ibu saya tercinta meninggal dunia dalam usia 52 tahun, 21 April 1994.

Isu Kuatkan Ekonomi Umat pun Disuarakan oleh TGB Zainul Majdi

Bagi dunia politik, apa beda politisi dengan pemimpin? Orientasi politisi adalah jabatan. Mereka hanya tamu di dunia politik karena datang dan pergi sesuai dengan menang atau kalah dalam pemilihan umum.

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER