MK Gelar Sidang Pendahuluan Uji Materi UU Pemilu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pendahuluan uji materi Undang Undang Pemilu, atau UU Pemilu yang diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia.

“MK akan menggelar pemeriksaan pendahuluan uji UU Pemilu dengan nomor perkara 20/PUU-XVI/2018,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Rabu (14/3).

Perkara yang diregistrasi pada Senin (5/3) tersebut mempermasalahkan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur tentang ambang batas parlemen paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR RI.

Dalam dalilnya, para pemohon menilai ketentuan tersebut telah menimbulkan kerugian hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kursi di tingkatan DPR RI.

Para pemohon menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Menurut para pemohon, ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu tidak mencerminkan keseimbangan perlakuan antara hak dan kewajiban partai politik.

Pemohon juga berpendapat bahwa argumentasi ketentuan a quo diberlakukan sebagai instrumen untuk menyederhanakan jumlah partai politik di DPR tidaklah tepat.

Oleh sebab itu, para pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

5 Gili Paling Indah di Lombok Selain Gili Trawangan

Lombok enggak melulu soal Gili Trawangan karena ada gili-gili lainnya yang enggak kalah menarik untuk dikunjungi.

Orang Lebih Suka Cari Rumah Saat Sedang Bekerja

Berdasarkan traffic pengunjung portal properti Lamudi.co.id, ternyata waktu favorit masyarakat mencari rumah adalah saat di hari kerja, yakni pada hari Selasa hingga Kamis mulai pukul 10.00 pagi sampai 14.00 siang.

Nilai Nadiem Belum Layak Jadi Menteri, Driver Online: Lebih Baik Fokus Besarkan Gojek

Rahmat menilai, Nadiem belum layak menjadi menteri. Contoh skala kecil saja, dalam menjalankan bisnisnya di Gojek, Nadiem belum mampu mensejahterakan mitra nya, para driver online, baik yang roda dua maupun roda empat.

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Demokrasi di Minangkabau