KPU Diminta Bersihkan DPS Ganda

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum bertindak serius membersihkan data pemilih ganda dalam daftar pemilih sementara (DPS) untuk pilkada serentak 2018.

“Sampai saat ini masih ada ribuan data pemilih ganda di sejumlah daerah,” kata Bambang Soesatyo, melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Yogyakarta, Jumat (6/4).

Menurut Bambang, untuk membersihkan data pemilih ganda tersebut, dirinya mendorong Komisi Pemiihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pilkada serentak segera melakukan coklit atau pencocokan dan penilitian data kembali di seluruh daerah yang akan mengikuti Pilkada 2018.

Sebelumnya, data pemilih ganda dalam DPS ditemukan di sejumlah daerah, antara lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 5.373 nama, di Provinsi Bali Bali (2.796 nama), dan Jawa Timur (300 nama).


Politikus Partai Golkar ini menegaskan, KPU harus segera memperbaiki DPS yang memuat nama pemilih ganda, agar data pemilih pada pilkada serentak 2018 benar-benar valid.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga meminta KPU membersihkan DPS untuk pilkada serentak 2018 dari nama pemilih yang sudah meninggal dunia, tidak berdomisili sesuai TPS terdaftar, serta masih berusia di bawah umur, maupun yang berstatus TNI/Polri.

Bambang juga meminta seluruh pemerintah daerah hingga tingkat rukun tetangga (RT) untuk bersama-sama masyarakat bertindak proaktif dalam melakukan pengecekan DPS, sekaligus melaporkan jika menemukan adanya permasalahan.

“Pengecekan dan pembersihan data DPS ini sangat penting guna menghindari kecurangan dalam pilkada, sekaligus mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil,” katanya. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengapa Riset di Indonesia ‘Mandul’? Belajar dari Thomas Edison-GE

Mengapa riset di perguruan tinggi kita mandul? Mengapa hanya menghasilkan dokumen  di rak-rak perpustakaan atau link internet yang hanya dibaca secara terpaksa oleh para mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi? Simak jawabannya di sini

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Perluasan Ganjil-Genap Hari Pertama: Pemprov DKI Klaim Polusi Udara Turun

"Semalam Airvisual telah merilis hasil pengukuran mereka, di mana Jakarta yang sebelumnya ada di peringkat satu atau dua kota terpolusi di dunia, semalam saya lihat di rilisnya sudah turun jadi peringkat ke 9," ujar Syafrin

Beredar Hoaks BJ Habibie Wafat, Kondisi RSPAD Terlihat Sepi

Informasi hoaks tersebut beredar di media sosial dan pesan yang berantai di aplikasi kirim pesan, Whatsapp sejak pagi dini hari tadi.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi