Komnas HAM Dicecar Soal Kasus Penyerangan Ulama

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Rapat dengar pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diwarnai banyaknya pertanyaan anggota Dewan terkait sikap komnas HAM atas kasus maraknya penyerangan ulama di Indonesia.

“Ini lagi ramai soal adanya kasus penganiayaan ustadz, mana suara Komnas HAM? Kok nggak ada suaranya,” kata anggota Komisi III F PDI Perjuangan Arteria Dahlan pada Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III dengan Komnas HAM di Jakarta, Senin (19/3).

Sebelumnya ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memaparkan beberapa kinerja yang telah dilakukannya. Salah satunya soal telah menyelesaikan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat. Selain itu juga soal pemantauan pelaksanaan pilkada serentak.

Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan sembilan pelanggaran HAM berat dan telah diserahkan ke Kejagung, sehingga tinggal menunggu tindak lanjut kejagung.

Lebih lanjut Arteria Dahlan mendesak Komnas HAM agar ada terobosan-terobosan baru dalam penyelesaian pelanggaran HAM.

“Komnas HAM saat ini belum ada greget. Tidak ada suaranya. Saya ini merindukan Komnas HAM yang bersuara lantang membela HAM, jika perlu melawan pemerintah tidak apa asal benar yang dibela HAM nya,” kata Arteria.

Komnas HAM tambah Arteria, hanya “menunggangi” yang sudah ada. Contohnya memantau penyidikan kasus Novel Baswedan.

“Kenapa Komnas HAM ikut memantau. Komnas HAM bisa lakukan sendiri, lakukan penyelidikan siapa pelakunya,” kata Arteria.

Arteria menilai Komnaa HAM hanya “kegenitan “jika mau membikin tim pemantau pilkada serentak.

Soal kasus penyerangan ulama juga ditanyakan anggota komisi III lainnya. Anggota F Gerindra, Wihadi Wiyanto mengatakan soal penyerangan ulama oleh orang gila.

“Orang gilanya perlu dilindungi tapi ulama juga harus dilindungi. Bagaimana Komnas HAM melihat persoalan ini,” kata Wihadi.

Selain itu juga persoalan tanah di Yogyakarta, persoalan surat edaran di Papua ataupun soal kasus Novel Baswedan.

Dalam kesempatan itu komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengakui memang masih banyak kekurangan terkait kinerja.

“Namun mohon dimaklumi komisioner saat ini baru bekerja tiga bulan. Jadi masih perlu waktu lebih untuk menunjukkan kinerjanya. Meskipun kami apresiasi sorotan yang ada, ini membuktikan adanya perhatian serius dari dewan,” kata Sandrayati. (Ant/SU05)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Zero Black Out, Mampukah PLN?

Black out tidak disebut secara eksplisit. Hanya menjadi bagian jabaran risiko produksi/operasi yaitu kerusakan peralatan. Inilah  masalah pokoknya. Sesuatu yang berakibat fatal tidak diidentifikasi secara cukup dalam dokumen rencana stratejik jangka panjang PLN.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy