Ketua DPR Nilai Pemblokiran Facebook Bukan Solusi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan wacana untuk memblokir media sosial Facebook bukan solusi pascamunculnya kasus kebocoran data satu juta pengguna salah satu penyelenggara sistem elektronik (PSE) itu.

“Blokir tidak akan bisa menyelesaikan akar masalah yang sesungguhnya, dampak yang ditimbulkan justru semakin buruk,” kata Bambang di Jakarta, Senin (9/4).

Dia meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersikap bijaksana sehingga tidak asal blokir namun menemukam solusi yang solutif.

Hal itu, menurut dia, karena Facebook sudah memberi manfaat untuk masyarakat misalnya banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bertumpu pada media sosial tersebut.

“Masyarakat membuat lapak digital untuk melakukan transaksi dari komoditas yang terdekat dengan mereka,” ujarnya.

Baca juga: Polri Mulai Selidiki Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook

Bambang yang juga politisi Partai Golkar itu menilai Facebook sejak awal sudah mampu memberikan pasar sederhana untuk rakyat mengembangkan usaha.

Dia menilai masyarakat tidak hanya bertransaksi tapi juga promosi dan membangun reputasi dari sana sehingga tidak mungkin semuanya harus gulung tikar karena persoalan kebocoran data.

“Memang saat ini sudah banyak pilihan marketplace di Indonesia, transaksi juga jauh lebih aman daripada Facebook yang hanya sekadar media sosial,” katanya.

Namun dia menilai dengan populasi pengguna Facebook dari Indonesia yang besar yaitu sekitar 130 juta akun atau 6 persen dari pengguna global, UMKM tidak akan pernah bisa meninggalkan Facebook sepenuhnya karena dia sudah menjadi pusat aktivitas digital masyarakat.

Selain itu Bambang mengakui persoalan kebocoran data pengguna adalah masalah serius dan Facebook selama ini tidak pernah transparan.

“Baru setelah data pengguna bocor dan dimanfaatkan oleh Cambridge Analytica, praktik tidak terpuji Facebook selama ini akhirnya terbongkar,” ujarnya.

Namun dia berpandangan semua data tersebut tetap pribadi dan Facebook tidak bisa serta merta mengambilnya untuk kepentingan di luar persetujuan pengguna langsung sehingga hal itu yang harus kita permasalahkan dan minta pertanggungjawabannya kepada Facebook. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Zero Black Out, Mampukah PLN?

Black out tidak disebut secara eksplisit. Hanya menjadi bagian jabaran risiko produksi/operasi yaitu kerusakan peralatan. Inilah  masalah pokoknya. Sesuatu yang berakibat fatal tidak diidentifikasi secara cukup dalam dokumen rencana stratejik jangka panjang PLN.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER