Ketua DPR Dukung Upaya AMP-TKP Ungkap Penyebab Kematian Petugas KPPS

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo mendukung langkah yang dilakukan Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 (AMP-TKP) dalam mengungkap penyebab kematian dan kesakitan para petugas Pemilu 2019 yang kini menjadi tragedi kemanusiaan.

Hal itu disampaikan Bambang saat menerima para pimpinan AMP-TKP yang menemui Pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.

“DPR berada di belakang saudara sekalian dalam mengungkap tragedi kemanusiaan Pemilu. Tragedi kemanusiaan itu tidak boleh terulang kembali di masa mendatang,” kata Bambang Soesatyo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (15/5).

Tim AMP-TKP 2019 diterima oleh pimpinan DPR, terdiri dari Ketua DPR Bambang Soesatyo, Fahri Hamzah, dan Fadli Zon. Tampak pula hadir anggota Komisi XI H Mukhamad Misbakhun dan anggota Komisi II Firman Subagyo.

Sementara Tim AMP-TKP 2019 antara lain M. Din Syamsuddin, Ani Hasibuan, Teuku Nasrullah, Fahmi Idris, Siane Indriani, dan tokoh lainnya.

Din Syamsuddin berterima kasih atas dukungan penuh dari DPR tersebut atas upaya pihaknya mengungkap selengkapnya dan setuntas-tuntasnya tragedi kemanusiaan Pemilu 2019.

Din pun sependapat dengan Ketua DPR agar hendaknya tragedi kematian dan kesakitan ribuan petugas Pemilu tidak boleh terulang kembali di masa yang akan datang.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang pada pemilu ke depan, menurut Bambang Soesatyo, pihaknya akan mendorong DPR meninjau kembali berbagai peraturan terkait pemilu dan sistem politik.

“Ini harus menjadi peristiwa terakhir dan tak boleh terulang kembali. Untuk itu harus diambil langkah-langkah perubahan pada pemilu yang akan datang,” ujarnya.

Misalnya dalam rekrutmen petugas pemilu harus dilakukan dengan hati-hati, sesuai ketentuan dan persyaratan kerja, memiliki kesehatan prima dan didukung lingkungan kerja yang memadai dalam melaksanakan tugas. Tenaga-tenaga muda mesti lebih diprioritaskan dalam rekrutmen petugas Pemilu 2024.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.