Ketua DPR Dukung Upaya AMP-TKP Ungkap Penyebab Kematian Petugas KPPS

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo mendukung langkah yang dilakukan Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 (AMP-TKP) dalam mengungkap penyebab kematian dan kesakitan para petugas Pemilu 2019 yang kini menjadi tragedi kemanusiaan.

Hal itu disampaikan Bambang saat menerima para pimpinan AMP-TKP yang menemui Pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.

“DPR berada di belakang saudara sekalian dalam mengungkap tragedi kemanusiaan Pemilu. Tragedi kemanusiaan itu tidak boleh terulang kembali di masa mendatang,” kata Bambang Soesatyo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (15/5).

Tim AMP-TKP 2019 diterima oleh pimpinan DPR, terdiri dari Ketua DPR Bambang Soesatyo, Fahri Hamzah, dan Fadli Zon. Tampak pula hadir anggota Komisi XI H Mukhamad Misbakhun dan anggota Komisi II Firman Subagyo.


Sementara Tim AMP-TKP 2019 antara lain M. Din Syamsuddin, Ani Hasibuan, Teuku Nasrullah, Fahmi Idris, Siane Indriani, dan tokoh lainnya.

BACA JUGA:  Pemilu 2019 di NTT: Sebanyak 11 Petugas KPPS Meninggal dan 159 Lainnya Sakit

Din Syamsuddin berterima kasih atas dukungan penuh dari DPR tersebut atas upaya pihaknya mengungkap selengkapnya dan setuntas-tuntasnya tragedi kemanusiaan Pemilu 2019.

Din pun sependapat dengan Ketua DPR agar hendaknya tragedi kematian dan kesakitan ribuan petugas Pemilu tidak boleh terulang kembali di masa yang akan datang.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang pada pemilu ke depan, menurut Bambang Soesatyo, pihaknya akan mendorong DPR meninjau kembali berbagai peraturan terkait pemilu dan sistem politik.

“Ini harus menjadi peristiwa terakhir dan tak boleh terulang kembali. Untuk itu harus diambil langkah-langkah perubahan pada pemilu yang akan datang,” ujarnya.

Misalnya dalam rekrutmen petugas pemilu harus dilakukan dengan hati-hati, sesuai ketentuan dan persyaratan kerja, memiliki kesehatan prima dan didukung lingkungan kerja yang memadai dalam melaksanakan tugas. Tenaga-tenaga muda mesti lebih diprioritaskan dalam rekrutmen petugas Pemilu 2024.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Prabowo dan Ratu Adil

Orang-orang besar selalu hidup dengan gagasan besar. Dalam melihat kebesaran Prabowo, tentu saja kita bisa mengamati beberapa pikiran, sikap dan langkahnya beberapa waktu terakhir ini. Diantaranya adalah pertama, Anti Impor.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi