Ketua DPR Dukung Upaya AMP-TKP Ungkap Penyebab Kematian Petugas KPPS

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo mendukung langkah yang dilakukan Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 (AMP-TKP) dalam mengungkap penyebab kematian dan kesakitan para petugas Pemilu 2019 yang kini menjadi tragedi kemanusiaan.

Hal itu disampaikan Bambang saat menerima para pimpinan AMP-TKP yang menemui Pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.

“DPR berada di belakang saudara sekalian dalam mengungkap tragedi kemanusiaan Pemilu. Tragedi kemanusiaan itu tidak boleh terulang kembali di masa mendatang,” kata Bambang Soesatyo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (15/5).

Tim AMP-TKP 2019 diterima oleh pimpinan DPR, terdiri dari Ketua DPR Bambang Soesatyo, Fahri Hamzah, dan Fadli Zon. Tampak pula hadir anggota Komisi XI H Mukhamad Misbakhun dan anggota Komisi II Firman Subagyo.

Sementara Tim AMP-TKP 2019 antara lain M. Din Syamsuddin, Ani Hasibuan, Teuku Nasrullah, Fahmi Idris, Siane Indriani, dan tokoh lainnya.

Din Syamsuddin berterima kasih atas dukungan penuh dari DPR tersebut atas upaya pihaknya mengungkap selengkapnya dan setuntas-tuntasnya tragedi kemanusiaan Pemilu 2019.

Din pun sependapat dengan Ketua DPR agar hendaknya tragedi kematian dan kesakitan ribuan petugas Pemilu tidak boleh terulang kembali di masa yang akan datang.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang pada pemilu ke depan, menurut Bambang Soesatyo, pihaknya akan mendorong DPR meninjau kembali berbagai peraturan terkait pemilu dan sistem politik.

“Ini harus menjadi peristiwa terakhir dan tak boleh terulang kembali. Untuk itu harus diambil langkah-langkah perubahan pada pemilu yang akan datang,” ujarnya.

Misalnya dalam rekrutmen petugas pemilu harus dilakukan dengan hati-hati, sesuai ketentuan dan persyaratan kerja, memiliki kesehatan prima dan didukung lingkungan kerja yang memadai dalam melaksanakan tugas. Tenaga-tenaga muda mesti lebih diprioritaskan dalam rekrutmen petugas Pemilu 2024.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Tragedi Lion JT-610: Urgensi Audit Maskapai Airline untuk Keselamatan Penerbangan

"Secara juridis bila terjadi suatu kecelakaan (accident) pesawat udara dalam kegiatan penerbangan maka Pemerintah juga dapat ditarik menjadi pihak yang harus bertanggungjawab sebagai suatu perbuatan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum" -Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.