Ketua DPR Anggap KPU Berlebihan Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana kasus korupsi jadi calon anggota legislatif, berlebihan.

Hal itu disampaikan Bambang terkait larangan mantan napi korupsi nyaleg seperti yang tercantum di pasal 7 ayat 1 huruf h, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2019.

“Saya menilai kalau KPU tetap memaksakan diri (menerapkan peraturan tersebut, red), berarti KPU masih menilai masyarakat kita tidak cerdas,” ujar Bambang di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (2/7).

Menurut Bambang, sudah semestinya PKPU yang dikeluarkan KPU merujuk kepada Undang-Undang, dimana dalam UU Pemilu mantan narapida korupsi masih diperbolehkan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dengan ketentuan tertentu yang harus diikuti.

“Harusnya sebagai pejabat dalam negara patokannya adalah UU. Nggak bisa mengambil langkah sendiri-sendiri. Idealnya memang begitu, tapi kan kembali kepada aturan dan UU yang berlaku,” katanya.

Baca juga: Mantan Koruptor Resmi Tidak Boleh Nyaleg di Pemilu 2019

Sementara terkait caleg yang akan diusung Golkar, ditegakan oleh Bambang bahwa partainya tetap memprioritasnya kader-kader yang baik, yang tidak tersangkut masalah korupsi.

“Namun bisa saja didaerah-daerah tertentu justru caleg mantan napi koruptor lah yang menjadi tokoh dan dipilih rakyat. Toh mereka sudah menebus kesalahan mereka dengan menjalani hukuman. Jadi menurut saya berlebihan aturan KPU itu,” tegas Bambang.

Mestinya, lanjut Bambang, KPU menyerahkan saja kepada partai-partai siapa yang akan mereka usung dan biarkan masyakat yang menentukan pilihannya.

“Serahkan pada partai memilih atau tidak, mengusung atau tidak mantan-mantan napi korupsi itu. Dan serahkan pada masyarakat mau memilih atau tidak,” pungkasnya.

(ARif R/Hrn)

5 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.