Ketua DPR Anggap KPU Berlebihan Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana kasus korupsi jadi calon anggota legislatif, berlebihan.

Hal itu disampaikan Bambang terkait larangan mantan napi korupsi nyaleg seperti yang tercantum di pasal 7 ayat 1 huruf h, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2019.

“Saya menilai kalau KPU tetap memaksakan diri (menerapkan peraturan tersebut, red), berarti KPU masih menilai masyarakat kita tidak cerdas,” ujar Bambang di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (2/7).

Menurut Bambang, sudah semestinya PKPU yang dikeluarkan KPU merujuk kepada Undang-Undang, dimana dalam UU Pemilu mantan narapida korupsi masih diperbolehkan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dengan ketentuan tertentu yang harus diikuti.

“Harusnya sebagai pejabat dalam negara patokannya adalah UU. Nggak bisa mengambil langkah sendiri-sendiri. Idealnya memang begitu, tapi kan kembali kepada aturan dan UU yang berlaku,” katanya.

Baca juga: Mantan Koruptor Resmi Tidak Boleh Nyaleg di Pemilu 2019

Sementara terkait caleg yang akan diusung Golkar, ditegakan oleh Bambang bahwa partainya tetap memprioritasnya kader-kader yang baik, yang tidak tersangkut masalah korupsi.

“Namun bisa saja didaerah-daerah tertentu justru caleg mantan napi koruptor lah yang menjadi tokoh dan dipilih rakyat. Toh mereka sudah menebus kesalahan mereka dengan menjalani hukuman. Jadi menurut saya berlebihan aturan KPU itu,” tegas Bambang.

Mestinya, lanjut Bambang, KPU menyerahkan saja kepada partai-partai siapa yang akan mereka usung dan biarkan masyakat yang menentukan pilihannya.

“Serahkan pada partai memilih atau tidak, mengusung atau tidak mantan-mantan napi korupsi itu. Dan serahkan pada masyarakat mau memilih atau tidak,” pungkasnya.

(ARif R/Hrn)

5 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bisa Terima Capres Yang “Ikut” Perayaan Natal, Kenapa Keberatan Jika Hadiah Lomba dari Denny JA?

Karena sifat lomba ini yang sedemikian terbuka, tentu pihak-pihak yang mendukung wacana "NKRI Bersyariah" ini dapat juga menulis pemikirannya dan ikut serta dalam lomba ini. Apalagi jelas-jelas topik yang dilombakan ini adalah MENGUPAS esai yang ditulis Denny JA. Apakah mengupas dalam koteks setuju dengan tesis Denny JA, maupun tidak bersepakat dengannya.

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER

KUNTUM KHAIRA UMMATIN

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.