Kemenkominfo Diimbau Tinjau Peraturan Menteri Terkait Registrasi Pelanggan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau Kementerian Kominfo untuk meninjau kembali pelaksanaan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

“Pelaksanaan Peraturan Menteri Kominfo soal Registrasi Jasa Telekomunikasi, sempat dipertanyakan masyarakat dan protes para penjual kartu prabayar,” kata dia melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (4/4).

Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet itu, pelaksanaan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, sempat dipertanyakan masyarakat karena adanya kebocoran data pemilik nomor telepon seluler prabayar setelah registrasi.

Selain itu, katanya, saat ini ada protes dari para penjual kartu prabayar yang terhimpun dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) dengan melakukan demo, karena menilai kebijakan registrasi membatasi penjualan kartu perdana.

“Protes dari masyarakat itu perlu di dengar dan direspons, untuk menghindari dampak yang dirasakan masyarakat, seperti menutup usaha kecil dan tidak ada kebocoran data,” katanya.

Bamsoet juga meminta Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Kominfo untuk meninjau ulang pelaksanaan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tersebut, pada rapat kerja, sekaligus mendorong Kementerian Kominfo untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan kartu seluler di masyarakat agar tidak disalahgunakan. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

Akhirnya, Dahnil Anzar Bergabung di Pemerintahan Jokowi Sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan

Dahnil yang dikenal sangat keras mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, mengaku baru ia yang ditunjuk Prabowo sebagai staf khusus yang berwenang di bidang Komunikasi publik pada bidang sosial ekonomi dan hubungan antara lembaga.

Begini Tanggapan “Santuy” Anies Baswedan Soal Karikatur “Terendam di Lem Aibon” Tempo

Menanggapi cover majalah Tempo yang sarat kritik tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab dengan "santuy". Berikut tanggapannya.

Istana Tegaskan Mantan Napi Tidak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK

Dengan penjelasan Fadjroel ini, maka terbantah rumor yang beredar bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Antasari Azhar akan dipilih Presiden Jokowi sebagai Dewas KPK.

TERPOPULER

Akhirnya, Dahnil Anzar Bergabung di Pemerintahan Jokowi Sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan

Dahnil yang dikenal sangat keras mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, mengaku baru ia yang ditunjuk Prabowo sebagai staf khusus yang berwenang di bidang Komunikasi publik pada bidang sosial ekonomi dan hubungan antara lembaga.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close