Jokowi Sindir UU Pesanan Sponsor, Fahri: Pemerintah Jangan Lagi Ikut Bahas UU

0
153
  • 8
    Shares
Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal sindiran Presiden Jokowi menyebut pembuatan Undang Undang (UU) di DPR ada pesanan sponsor.

Menyikapi hal tersebut, menurut Fahri, ke depan pemerintah tidak perlu lagi bekerja sama dengan DPR untuk membahas soal UU, baik itu tata cara hingga nanti sampai pengambilan keputusan.

“Pertama kami menyambut Presiden mengupayakan pemerintah tidak perlu lagi ikut dalam membahas UU. Tentu ini memerlukan perubahan UU tentang cara pembuatan UU P3 istilahnya,” tegas Fahri saat dihubungi SERUJI, Rabu (29/11).

Selanjutnya, masih kata Fahri, memang seharusnya sponsor atau aspirasi itu datangnya melalui DPR. Karena DPR perwakilan rakyat, bukan pemerintah.

“Jadi dengan disetujuinya cara membuat UU, dimana pemerintah tidak perlu terlibat membuat UU pada tingkat pertama. Ini akan membuat lebih efisien ketika menyusun UU dengan lebih aspiratif,” tandas Fahri yang juga politikus PKS ini.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menyindir proses pembuatan UU di legislatif atau DPR. Jokowi menyebut banyak UU yang mengandung “titipan sponsor”.

Sindiran kali ini disampaikan Jokowi saat berpidato dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa (28/11) malam.

“Dan yang dulu-dulu, Undang Undang kita banyak yang pakai sponsor. Blakblakan saja. Sehingga banyak titipan-titipan. Saya kira hal seperti itu harus dihilangkan,” kata Jokowi.

Jokowi tak menyebutkan undang-undang apa saja yang mengandung titipan sponsor. Ia hanya meminta agar DPR tak perlu terlalu banyak membuat undang-undang. Sebab, saat ini saja sudah ada 42.000 aturan yang tumpang tindih dan justru menghambat kerja pemerintah.

“Saya sudah titip ke DPR, mumpung ada pimpinan anggota DPR disini. Enggak usah banyak-banyak bikin Undang Undang, nambahin ruwet,” kata Jokowi.

Jokowi menilai, DPR harusnya hanya membuat satu sampai tiga undang-undang dalam satu tahun. Undang-undang yang dihasilkan tidak harus banyak, tetapi berkualitas.

“Jadi eksekutif ini enak. Kalau Undang Undang mempersulit, bagaimana memutuskan kebijakan dengan cepat? Sementara perubahan dunia cepat sekali,” kata Kepala Negara.

Bukan sekali ini saja Jokowi menyindir DPR soal pembuatan Undang Undang. Sindiran serupa juga pernah disampaikan saat Jokowi menghadiri Rembuk Nasional 2017, akhir Oktober lalu. (Herdi S/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU