Ini Alasan NasDem-PPP “Walk Out” dari Rapat Pengesahan UU MD3

0
79
gedung dpr
Gedung MPR/DPR/DPD RI.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Rapat Paripurna DPR pengesahan Rancangan Undang-undang perubahan kedua atas UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, atau disebut UU MD3, diwarnai aksi “walkout” anggota Fraksi PPP dan Fraksi Partai NasDem yang tidak setuju keputusan tersebut.

“Kami diawal menyampaikan bahwa Fraksi PPP menemukan beberapa persoalan mendasar secara konstitusional dalam perubahan kedua atas UU MD3. Maka kami memohon untuk ditunda dan dilakukan pembicaraan lebih lanjut,” kata Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/2).

Reni mengatakan pihaknya meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU MD3 dalam rapat paripurna karena ada sejumlah pasal yang telah disepakati di tingkat Panja revisi UU MD3 di Baleg melanggar konstitusi.

Loading...

Salah satunya, menurut dia, pasal 247 a ayat c tentang pengisian tambahan pimpinan MPR. Pasal tersebut bertentangan dengan putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009.

BACA JUGA: DPR Setujui RUU MD3 Jadi UU, Nasdem-PPP “Walk Out”

“Dalam RUU MD3 diputuskan frasa ‘diberikan’ terkait penambahan kursi pimpinan MPR. Padahal, putusan MK mengamanatkan penambahan kursi pimpinan bermakna ‘dipilih’ bukan ‘diberikan’,” ujarnya.

Dia mengatakan PPP ingin RUU MD3 kembali dibahas di tingkat Baleg, terutama pasal terkait pengisian tambahan pimpinan MPR dan apabila permohonan itu tidak diterima, maka PPP menyatakan tidak menyetujui RUU MD3 disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna.

Reni menambahkan PPP tidak bertanggung jawab terhadap keputusan RUU MD3 dan PPP akhirnya “walkout” dari ruang sidang paripurna.

Sebelum walkout, Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate menganggap substansi penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD syarat kepentingan politis.

Dia menilai penambahan kursi Pimpinan DPR, MPR dan DPD justru akan menciptakan oligarki dan merusak citra Parlemen di masyarakat sehingga meminta pengesahan RUU MD3 ditunda dan dibahas di tingkat Baleg.

Sikap Fraksi Partai NasDem untuk “walkout” dibacakan anggota Fraksi Nasdem Hamdani, yang menyatakan setelah diteliti, terbuka peluang oligarki, tata kelola yang tidak memadai, terbuka peluang dikritisi masyarakat dan citra DPR akan lebih buruk.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perubahan ke-2 Rancangan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang, namun diwarnai dengan aksi “walk out” dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP. (Ant/SU03)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU