Hendropriyono Usul Jabatan Presiden Diperpanjang Jadi 8 Tahun, Begini Alasannya


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono mengusulkan agar masa jabatan Presiden yang selama ini 5 tahun, diperpanjang menjadi 8 tahun.

Hal itu disampaikan Hendropriyono saat menemui Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).

Tidak hanya masa jabatan Presiden, Hendro juga mengusulkan agar jabatan kepala daerah juga diperpanjang menjadi 8 tahun.

Mantan Ketua Umum PKPI ini beralasan, pemilihan Presiden yang selama ini berlangsung setiap 5 tahun sekali, biayanya makin lama makin besar. Selain itu, pemilihan Presiden setiap 5 tahun sekali tersebut juga makin memperuncing konflik di tengah masyarakat.

“Saya usul dan tampaknya ketua DPR RI cocok, bahwa tenggang waktu Presiden dan kepala daerah itu delapan tahun,” kata Hendro kepada awak media.

Perpanjangan masa jabatan Presiden tersebut, kata Hendro, juga harus dibarengi dengan pembatasan periode jabatan menjadi hanya 1 periode saja.

“Tapi satu kali saja, turun penggantinya nanti silahkan berkompetisi, tidak ada petahana,” jelasnya.

Dengan cara itu, menurut Hendro, Presiden dan kepala daerah akan berfokus bekerja, tidak memikirkan lagi jadwal kampanye untuk Pilpres periode berikutnya.

“Jadi delapan tahun itu pemerintah kuat dan rakyat kuat, tidak ada yang menggergaji pemerintah. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tidak berkampanye, kerja saja delapan tahun yang betul,” tuturnya.

Selain mengusulkan masa jabatan Presiden menjadi 8 tahun, Hendro juga berharap pemilihan Presiden di masa mendatang tidak lagi dengan sistem pemilihan langsung, tapi kembali dengan cara pemilihan lewat MPR.

“Nah kalau menurut saya, kalau mau konsekuen, pemilihan itu harus dikembalikan ke MPR. Kalau enggak, rakyatnya juga jadi rusak mentalnya,” tukas Hendro.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Potret Pengelolaan BUMN: Prinsip GCG vs Managemen “Koncoisme”

Fenomena pengelolaan BUMN dan BUMD yang tidak mengindahkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG sangat potensial membawa kerugian dan kebangkrutan terhadap perusahaan BUMN dan BUMD yang bersangkutan.

PT Semen Indonesia: Jebloknya Arus Kas Pasca Akuisisi Super Mahal Holcim

Akuisisi mestinya adalah sesuatu yang positif. Tetapi laporan keuangan terbaru SI berkata lain. Akuisisi justru menurunkan kinerja. Mengapa?

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.
close