Hendropriyono Usul Jabatan Presiden Diperpanjang Jadi 8 Tahun, Begini Alasannya

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono mengusulkan agar masa jabatan Presiden yang selama ini 5 tahun, diperpanjang menjadi 8 tahun.

Hal itu disampaikan Hendropriyono saat menemui Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).

Tidak hanya masa jabatan Presiden, Hendro juga mengusulkan agar jabatan kepala daerah juga diperpanjang menjadi 8 tahun.

Mantan Ketua Umum PKPI ini beralasan, pemilihan Presiden yang selama ini berlangsung setiap 5 tahun sekali, biayanya makin lama makin besar. Selain itu, pemilihan Presiden setiap 5 tahun sekali tersebut juga makin memperuncing konflik di tengah masyarakat.

“Saya usul dan tampaknya ketua DPR RI cocok, bahwa tenggang waktu Presiden dan kepala daerah itu delapan tahun,” kata Hendro kepada awak media.

Perpanjangan masa jabatan Presiden tersebut, kata Hendro, juga harus dibarengi dengan pembatasan periode jabatan menjadi hanya 1 periode saja.

“Tapi satu kali saja, turun penggantinya nanti silahkan berkompetisi, tidak ada petahana,” jelasnya.

Dengan cara itu, menurut Hendro, Presiden dan kepala daerah akan berfokus bekerja, tidak memikirkan lagi jadwal kampanye untuk Pilpres periode berikutnya.

“Jadi delapan tahun itu pemerintah kuat dan rakyat kuat, tidak ada yang menggergaji pemerintah. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tidak berkampanye, kerja saja delapan tahun yang betul,” tuturnya.

Selain mengusulkan masa jabatan Presiden menjadi 8 tahun, Hendro juga berharap pemilihan Presiden di masa mendatang tidak lagi dengan sistem pemilihan langsung, tapi kembali dengan cara pemilihan lewat MPR.

“Nah kalau menurut saya, kalau mau konsekuen, pemilihan itu harus dikembalikan ke MPR. Kalau enggak, rakyatnya juga jadi rusak mentalnya,” tukas Hendro.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Refleksi Akhir Tahun Pendidikan

Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.