Hasil Rekomendasi Pansus KPK Disetujui Paripurna DPR

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –┬áRapat Paripurna DPR menyetujui hasil rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK dan diharapkan ke depannya hubungan antara DPR dan KPK makin lebih baik.

“Apakah laporan Pansus Angket KPK dapat disetujui,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/2).

Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR itu menyatakan setuju dan Bambang mengetuk palu tanda persetujuan.

Dalam laporannya di paripurna, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menjelaskan pembentukan pansus didasarkan pada tiga hal, yaitu KPK belum mampu menunjukkan kinerjanya dengan maksimal yang ditandai, pertama, indikator persepsi korupsi yang belum kunjung membaik.


Menurut dia, apabila dibandingkan dengan negara-negara yang secara geografis mempunyai wilayah negara yang luas dan secara demografi mempunyai jumlah penduduk relatif banyak di dunia, terlihat bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada di bawah.

“Bahkan Indonesia jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi,” katanya.

Kedua, menurut dia, keuangan negara yang dikembalikan belum sepadan dengan keuangan negara yang digunakan untuk memberantas korupsi terlebih lagi dengan kewenangan besar yang dimiliki KPK.

Dia menjelaskan hal ketiga, sebagai “trigger mechanism”, KPK belum menjadikan instansi penegak hukum lebih bersinergi, cenderung berjalan sendiri, dan hal-hal lain yang secara politis masih menimbulkan pro-kontra di masyarakat, serta belum terciptanya keharmonisan dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

“Proses pembentukannya diawali dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan KPK hingga jam 01.00 dini hari. RDP menginginkan KPK lebih terbuka dalam memberikan keterangan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan sebagai tindak lanjut dari fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi III terhadap KPK sebagai pelaksana UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), anggota DPR mengajukan usul penggunaan hak angket terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam UU KPK.

Oleh karena itu, menurut dia, hak angket dibentuk bukan karena atas kasus yang sedang ditangani KPK, namun untuk menggali lebih jauh bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang KPK selama ini. (Ant/SU03)

KONSULTASI

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.
Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ibu Muda Ini Sudah Harus Cuci Darah, Inilah Penyebabnya

Usia masih muda, tapi wanita ini sudah harus menjalani cuci darah rutin. Apa penyebabnya? simak penjelasan dr. Irsyal Rusad., dokter spesialis penyakit dalam.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Survei IndEX: Elektabilitas PDIP Terus Anjlok Jelang Hari Pemilihan

Kembali elektabilitas PDIP diprediksi terpuruk pada Pemilu 2019 ini.

Bantah Tudingan Berkhianat, Begini Alasan PBB Akhirnya Dukung Jokowi

Menolak disebut berkhianat, ini alasan PBB dukung Jokowi

Bantah Ada Persekusi Jurnalis di Munajat 212, Panitia: Ada Upaya Framing Negatif

Panitia Munajat 212 menduga ada upaya pengalihan isu dan framing negatif terhadap acara 'Munajat 212'.

Dukung Program Pariwisata, PT KAI Hidupkan 4 Jalur Kereta di Jawa Barat

4 jalur kereta api di Jabar kembali dihidupkan. Inilah jalur-jalurnya

Sesalkan Persekusi Terhadap Jurnalis Saat Acara ‘Munajat 212’, PWI Minta Polisi Usut Tuntas

PWI kecam kekerasan terhadap jurnalis saat acara Munajat 212, minta polisi usut tuntas.

Kampanye di Lembaga Pendidikan, Caleg PSI Ditetapkan Sebagai Tersangka

Caleg PSI jadi tersangka pidana pemilu.

Survei IndEX: Elektabilitas PDIP Terus Anjlok Jelang Hari Pemilihan

Kembali elektabilitas PDIP diprediksi terpuruk pada Pemilu 2019 ini.

Bantah Tudingan Berkhianat, Begini Alasan PBB Akhirnya Dukung Jokowi

Menolak disebut berkhianat, ini alasan PBB dukung Jokowi

Kampanye di Lembaga Pendidikan, Caleg PSI Ditetapkan Sebagai Tersangka

Caleg PSI jadi tersangka pidana pemilu.

The Habibie Center: Sudirman Harus Buktikan Pertemuan Rahasia Jokowi-Bos Freeport

Pengamat menilai Sudirman harus ungkap bukti-bukti dari pernyataannya, apalagi ada yang bertolak belakang dari yang disampaikan pada 2015 silam.

TERPOPULER

Soal Isu Ahok Gantikan KH Ma’ruf, Jokowi: Tidak Mungkin, Jangan Fitnah

Jokowi yang merupakan capres petahana berharap dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang kali ini diadakan serentak haruslah memunculkan pendidikan politik bagi rakyat, bukan fitnah-fitnah.

Nilai Unggul di Debat Kedua, BPN: Elektabilitas Prabowo-Sandi Akan Makin Naik

BPN menilai dalam debat kedua ini Prabowo unggul atas Jokowi.

Jokowi Sebut Tak Ada Karhutla Sejak 3 Tahun Terakhir, Tapi Data Mengatakan Sebaliknya

Jokowi katakan tidak ada kebakaran hutan dan lahan sejak 3 tahun terakhir, tapi SERUJI temukan fakta berbeda...

Kampanye di Lembaga Pendidikan, Caleg PSI Ditetapkan Sebagai Tersangka

Caleg PSI jadi tersangka pidana pemilu.

Nilai Jokowi Lebih Unggul Debat, JK: Prabowo Jujur Akui Keberhasilan Pemerintah

Menurut Jusuf Kalla, Jokowi unggul dari Prabowo dalam Debat Capres putaran kedua. Benarkah?