Golkar Resmi Ajukan Bambang Soesatyo Sebagai Ketua DPR

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan bahwa partainya mengajukan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR, menggantikan Setya Novanto.

“DPP Partai Golkar memutuskan dan menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Fraksi Partai Golkar DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/1).

Dia menjelaskan keputusan partainya itu diambil setelah melakukan komunikasi dengan para senior Golkar terkait siapa kader partai tersebut yang cocok menduduki jabatan tersebut.

Airlangga mengatakan setelah melakukan komunikasi starategis di internal dan komunikasi politik, maka diputuskan Bambang sebagai Ketua DPR karena memiliki pengalaman lengkap.

“Bambang Soesatyo memiliki pengalaman panjang di DPR sehingga memahami hakikat sistem dan kelembagaan DPR, memiliki konseptual dalam ide dan gagasan. Dan Pak Bambang merupakan alumni wartawan sehingga dapat berkomunikasi yang baik,” ujarnya.

Airlangga mengatakan Golkar memahami bahwa Ketua DPR memiliki tugas tidak mudah, terutama menghadapi tahun politik karena kemungkinan konstelasi politik meningkat.

Namun menurut dia, Ketua DPR dengan lembaga DPR bisa menjadi bagian dalam mengembangkan kondusifitas dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi.

“DPR mendapatkan sorotan luas karena dalam posisi tidak menguntungkan sehingga perlu peningkatan kinerja dan citra positif masyarakat,” katanya.

Airlangga mengatakan sebelum Bambang dilantik, maka DPP Partai Golkar telah meminta Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk menarik keanggotaan Bambang Soesatyo sebagai anggota Panitia Khusus Hak Angket tentang Tugas dan Kewenangan KPK.

Menurut dia, penarikan tersebut tidak digantikan dengan anggota Fraksi Golkar yang lain dan DPP Partai Golkar meminta agar kerja Pansus KPK segera diselesaikan.

“Prinsipnya kami tidak toleransi terhadap langkah yang memperlemah KPK karena merupakan amanah Musyawarah Luar Biasa Partai Golkar,” katanya.

Airlangga mengatakan apabila kinerja Pansus KPK tidak selesai pada masa sidang ini maka Golkar dipastikan akan menarik semua anggotanya di Pansus tersebut. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Buruh, Rumah dan Kejahatan Negara

Kementerian kesehatan merilis 6771 KK buang air besar sembarangan di Bekasi. Menjijikkan tentunya. Namun, disebelah kota Bekasi, Kerawang, Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan "topping off" perumahan dan kawasan bisnis Meikarta, dengan nilai projek 20 miliar dolar AS, atau sekitar Rp300 Triliun

Divestasi Freeport

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER