Fraksi PKS Perjuangkan Larangan Terhadap Perilaku LGBT

0
34
LGBT dipidana
Demo Tolak LGBT. (Foto: Ayo Bandung)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan pihaknya dengan tegas memperjuangkan agar Panitia Kerja RUU KUHP dapat memasukkan larangan terhadap perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transeksual (LGBT).

“Sejak awal kami konsisten dengan sikap penolakan perilaku LGBT. Semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab moral dan agama agar bangsa ini terhindar dari perilaku yang merusak dan tidak beradab.” kata Jazuli dalam rilis PKS, Senin (22/1).

Indonesia, kata Jazuli, adalah negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.

Sedangkan perilaku LGBT, ujarnya, jelas bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan dan agama manapun serta merendahkan fitrah manusia yang beradab.

“Perilaku ini jelas bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi dan karakter bangsa,” tegasnya.

Menurut Jazuli, inilah yang membedakan Indonesia dengan negara barat, yaitu di Indonesia tidak mengenal kebebasan yang sebebas-bebasnya apalagi yang kebablasan.

Ia mengingatkan bahwa ada nilai agama, kemanusiaan, kesopanan, kesusilaan, adat istiadat luhur yang harus dipedomani dan dipegang teguh oleh bangsa Indonesia.

Sebagaimana diwartakan, Fraksi PAN DPR RI meminta adanya perluasan pidana terhadap perilaku LGBT, yang diatur dalam RUU KUHP.

“Kami minta diperluas karena LGBT tidak mengenal umur sehingga harus ada tindak pidananya,” kata Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto.

Yandri menjelaskan dalam revisi UU KUHP ada inisiatif dari pemerintah yang mengatur pasal pidana terhadap hubungan sejenis antara orang dewasa dengan anak-anak.

Baca juga: PKS Sejak Awal Konsisten Usulkan Sanksi Pidana LGBT

Namun, menurut dia, belum diatur terkait hubungan sejenis antara dewasa dengan anak-anak sehingga Fraksi PAN meminta aturan pidana terkait LGBT diperluas.

Sebelumnya, konsultan penyakit tropik dan infeksi Rumah Sakit Umum Pusat M Djamil Padang dr Armen Ahmad SpPd mengatakan perlu sinergi banyak pihak untuk mengatasi persoalan LGBT.

“Kalau dari sisi medis jelas itu tugas dokter. Namun, soal bagaimana seseorang bisa berhenti memakai narkoba atau berhubungan seks bebas hingga berhubungan sesama jenis perlu peran ulama,” katanya di Padang, Rabu (10/1).

Ia menceritakan sudah banyak menangani pasien LGBT yang divonis positif HIV. Namun, untuk solusi agar mereka berhenti melakukan perilaku yang berisiko tersebut tidak cukup hanya dengan dokter. (Ant/SU05)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

RUU Antiterorisme Atur Ancaman Teroris Libatkan Anak

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang perubahan UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Dave Laksono mengakui ada pasal...

Persebaya Alami Krisis Lini Belakang

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kesebelasan Persebaya Surabaya mengalami krisis lini belakang saat menghadapi pertandingan "Derby Suramadu" melawan Madura United dalam laga pekan ke-10 Liga 1...
jokowi, joko widodo

RUU Terorisme Disahkan, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

KUNINGAN, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait Peraturan Presiden (Perpres) setelah disahkannya Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. "Perpres akan membahas teknis, hanya...

Pansus: Pemerintah Keluarkan PP Usai RUU Terorisme Disahkan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Panitia Khusus revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah...

DPR Setujui RUU Terorisme Jadi UU

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Rapat Paripurna DPR pada Jumat (25/5) pagi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah...