Fahri Hamzah: Kalau Itu Omongan Basuki, Tanya Itu Konstitusi Negara Mana?

JAKARTA – Pernyataan yang Cagub DKI Jakarta Ahok saat sertijab di Balai Kota, pada Sabtu (11/2) lalu menimbulkan reaksi beberapa pihak. Ahok mengatakan, jika calon pemilih di DKI Jakarta memilih berdasarkan agama, maka melawan konstitusi.

“Bapak ibu tahu persis kenapa pilih A, kenapa pilih B, kenapa pilih C. Jadi karena kalau berdasarkan agama, itu juga saya enggak melarang. Kita bisa berdebat soal itu, karena soal itu saya disidang. Tapi dapat saya katakan bahwa Anda melawan konstitusi di NKRI jika milih orang berdasarkan agama,” kata Ahok.

Wakil Ketua DPR  Fahri Hamzah mempertanyakan pernyataan Ahok tersebut merupakan konstitusi negara mana. Karena menurutnya, tidak ada satu konstitusi pun di Indonesia yang dilanggar jika memilih pemimpin berdasarkan agama.

“Dia bilang memilih pemimpin karena alasan agama melanggar konstitusi. Coba cek. Kalau itu omongan Basuki, tanya dia itu konstitusi negara mana? karena di UUD 45 gak ada,” tegas politisi PKS ini di akun Twitter-nya.

Fahri menambahkan, pertanyaannya itu adalah cara merespon supaya Ahok sadar bahwa Ahok salah negara atau salah konstitusinya ataupun Ahok ingin memaksakan keyakinannya (pendapatnya). Fahri juga mempertanyakan konstitusi mana yang dilanggar jika calon pemilih memilih berdasarkan agamanya dan menilai Ahok menggunakan kesempatan pidato sertijabnya atau forum resmi Pemda DKI Jakarta tersebut sebagai kampanye terselubung.

Padahal seperti kita ketahui, UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 telah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan mewajibkan muslim memilih pemimpin muslim adalah sebuah ibadah yang diperintah Allah SWT pada Surat Al-Maidah ayat 51.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.