Fahri Hamzah Janji Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan di DPR

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang telah masuk dalam Prioritas Prolegnas (Prolegnas) 2017 dengan nama RUU tentang Penyelanggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan.

RUU yang merupakan inisiatif DPD RI tersebut, segera dibawa ke Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI untuk kemudian diputus di Bamus guna menetapkan siapa yang harus membahas UU ini.

“Saya usulkan dibahasnya di Pansus saja, supaya menjadi lintas fraksi dan lintas komisi karena UU cakupannya lebih kompleks. Jadi nggak usah khawatir soal itu. Apalagi kalau Pemerintah (Mendagri) mau mengeluarkan Perppu, maka DPR tinggal menyetujuinya saja,” kata Fahri Hamzah kepada SERUJI melalui pesan singkat, Senin (29/1/2018)

Dia mengatakan, UU tentang Penyelanggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulaan ini sudah lama ditunggu. Malah menurut politikus PKS itu, apa yang diminta daerah kepulauan selama ini terlalu kecil, yakni hanya meminta tambahan kewenangan dan sedikit tambahan alokasi dana.


“Yang diminta itu kecil. Kalau kita bicara dalam perspektif maindset negara maritim, negara bahari, maka yang dimintanya itu terlalu kecil sebetulnya,” tambahnya lagi.

Karena menurut Fahri yang harus diubah itu adalah mindset kita tentang negara, mindset kita tentang cara mengelola Republik Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan laut. Ia khawatir mindset ini perlahan-lahan bergeser, mindset kita menjadi orang darat, meskipun sebenarnya tinggal dikepulauan yang dikelilingi banyak lautan ini.

“Saya beberapa kali ke Kepulauan Seribu. Dan jangan lupa, Jakarta itu juga adalah Provinsi Kepulauan, sama seperti Kepri, kurang dari 5 persen Jakarta itu daratan, yang lain itu pulau semua sampai ke bangka Belitung sana. Jadi, di Indonesia ini nggak ada daratan, karena daratannya minoritas,” jelasnya.

Akibat perubahan mindset bangsa Indonesia ini, Fahri menilai kalau di kepulauan-kepulauan kecil yang dibangun saat ini, persis seperti membangunan daratan. Oleh karena itu, menurut dia mindset bangsa ini yang harus diubah.

“Tapi okeh lah, ini start dia (Jokowi) kan sudah mulai, meskipun Pak Jokowi sudah masuk tahun ke tiga. Ya, kita loloskan cepat lah RUU tentang Penyelanggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulaan sebagai inisiatif DPD RI ini. Saya sendiri janji, kalau UU ini sudah ada segera kita bawa ke Rapim untuk segera dibahas Bamus, masuk ke Pansus. DPD tinggul duduk manis saja,” ucap Fahri Hamzah.

Untuk diketahui, DPD RI telah mengesahkan draft RUU tentang Daerah Kepulauan sebagai RUU usul inisiatif DPD, dan bahkan sudah masuk Prioritas Prolegnas 2017 sebagai inisiatif DPD RI.

Apalagi, RUU tentang Daerah Kepulauan merupakan representasi masyarakat daerah yang hadir sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, dan apresiasi DPD terhadap berbagai aspirasi yang berkembang, terutama dari masyarakat di wilayah-wilayah kepulauan yang tertinggal baik dari aspek pembangunan infrastruktur, ekonomi, maupun sumber daya manusia. (Herdi S/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Tetap Bolehkan Berswafoto, Begini Klarifikasi Garuda Soal Edaran Larangan Berfoto di Pesawat

Dalam klarifikasi tersebut juga disampaikan bahwa penumpang tetap dapat melakukan pengambilan gambar untuk kepentingan pribadi. "Misalnya melakukan swaphoto selama tidak mengganggu kenyamanan atau merugikan penumpang lain," jelas Rosan.

Klarifikasi Larangan Berfoto Dalam Pesawat, Garuda: Itu Edaran Internal Belum Final

Perusahaan penerbangan nasional, Garuda Indonesia mengklarifikasi beredarnya surat larangan mengambil foto di dalam kabin pesawat selama penerbangan di seluruh pesawat Garuda, yang suratnya sempat viral di media sosial.

Inilah Sebab Prabowo Digugat Mulan Jameela dan Belasan Kader Gerindra

Baru saja kalah dalam gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), dan ditolak permohonannya dalam penetapan hasil Pilpres di Mahkamah Agung (MA), kali ini Calon Presiden yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto harus menghadapi gugatan dari belasan calon anggota legislatif (Caleg) yang juga kader Partainya sendiri.

MUI Kecam Iklan Lowongan Kerja Yang Mensyaratkan Melepas Hijab Saat Bekerja

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengecam perusahaan yang mengiklankan lowongan kerja dengan mensyaratkan harus bersedia melepas jilbab selama bekerja.

Minta Pahami Visi-Misi Presiden Jokowi, Mendagri: ASN Harus Tegak Lurus dan Loyal

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta setiap aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat sampai dengan daerah memahami visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

Tenggat Waktu Habis, Satgas Bentukan Kapolri Gagal Ungkap Kasus Novel Baswedan

Satuan Tugas (Satgas) untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang dibentuk Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, dinilai gagal menjalankan tugasnya hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 6 bulan setelah dilantik.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Inilah Sebab Prabowo Digugat Mulan Jameela dan Belasan Kader Gerindra

Baru saja kalah dalam gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), dan ditolak permohonannya dalam penetapan hasil Pilpres di Mahkamah Agung (MA), kali ini Calon Presiden yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto harus menghadapi gugatan dari belasan calon anggota legislatif (Caleg) yang juga kader Partainya sendiri.

MUI Kecam Iklan Lowongan Kerja Yang Mensyaratkan Melepas Hijab Saat Bekerja

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengecam perusahaan yang mengiklankan lowongan kerja dengan mensyaratkan harus bersedia melepas jilbab selama bekerja.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi