Fahira: Jika Jadi Bencana Nasional, NTB Akan Cepat Pulih

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Komite III DPD Fahira Idris menganggap bencana gempa bumi yang masih terus terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memerlukan banyak terobosan agar bisa tertangani dengan baik.

Menurut Fahira, salah satu terobosan yang bisa diambil Pemerintah adalah sesegera mungkin menetapkan status dan tingkatan bancana gempa bumi di NTB sebagai bencana nasional.

“Saya memohon kebaikan hati Pemerintah untuk segera menetapkan gempa NTB sebagai bencana nasional. Saya paham ada indikator dan varaiabel yang harus dipenuhi sesuai undang-undang. Tetapi itu semua diatas kertas, kondisi di lapangan, saat ini NTB perlu penangangan ekstra dengan mengerahkan semua sumber daya negara. Jika jadi bencana nasional, NTB akan cepat pulih,” tegas Fahira, lewat keterangan tertulis yang dikirimkan dari tanah suci Mekkah dan diterima SERUJI, Selasa (21/8).

Fahira mengungkapkan, bencana gempa bumi di NTB berbeda dengan bencana gempa bumi yang biasanya terjadi karena selain gempa susulan terjadi hingga ratusan kali, gempa baru juga sudah terjadi beberapa kali dan terus menambah jumlah korban jiwa.

Menurut Fahira, ketakutan Pemerintah bahwa sektor pariwisata NTB akan terpuruk jika menjadikan gempa Lombok sebagai bencana nasional terlalu berlebihan.

“Justru jika dijadikan bencana nasional proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan lebih sistemik, terintegrasi dan komprehensif sehingga mempercepat masyarakat NTB bangkit kembali dan sektor pariwisata bisa kembali menggeliat,” jelas Fahira.

Bencana gempa di NTB terlebih dengan begitu intensifnya gempa susulan, lanjut Fahira, sebenarnya sudah menganggu geliat pariwisata di Lombok, karena turis pasti tidak ada yang datang karena bencana masih terjadi. Turis akan datang jika gempa sudah berhenti dan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung cepat dan tepat.

“Alasan pariwisata Lombok akan terganggu kalau bencana nasional ditetapkan, saya rasa tidak tepat. Karena akibat bencana ini, Pariwisata Lombok saat ini berhenti menggeliat. Makanya, pola pikirnya harus di balik. Tetapkan sebagai bencana nasional. Kerahkan semua sumber daya. Laksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sistemik, terintegrasi dan komprehensif, maka NTB akan bangkit dan pariwisata akan kembali menggeliat di Lombok,” pungkas Senator atau Anggota DPD RI DKI Jakarta ini. (Hrn)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Konsisten Kemaruk Kekuasaan

Konsultasi Manajemen Bersama SNF Consulting

Anda dapat konsultasikan masalah terkait menajemen dan pengelolaan perusahaan kepada SNF Consulting dengan mengisi form di bawah dengan lengkap.

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi