Fahira: Jika Jadi Bencana Nasional, NTB Akan Cepat Pulih

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Komite III DPD Fahira Idris menganggap bencana gempa bumi yang masih terus terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memerlukan banyak terobosan agar bisa tertangani dengan baik.

Menurut Fahira, salah satu terobosan yang bisa diambil Pemerintah adalah sesegera mungkin menetapkan status dan tingkatan bancana gempa bumi di NTB sebagai bencana nasional.

“Saya memohon kebaikan hati Pemerintah untuk segera menetapkan gempa NTB sebagai bencana nasional. Saya paham ada indikator dan varaiabel yang harus dipenuhi sesuai undang-undang. Tetapi itu semua diatas kertas, kondisi di lapangan, saat ini NTB perlu penangangan ekstra dengan mengerahkan semua sumber daya negara. Jika jadi bencana nasional, NTB akan cepat pulih,” tegas Fahira, lewat keterangan tertulis yang dikirimkan dari tanah suci Mekkah dan diterima SERUJI, Selasa (21/8).

Fahira mengungkapkan, bencana gempa bumi di NTB berbeda dengan bencana gempa bumi yang biasanya terjadi karena selain gempa susulan terjadi hingga ratusan kali, gempa baru juga sudah terjadi beberapa kali dan terus menambah jumlah korban jiwa.


Menurut Fahira, ketakutan Pemerintah bahwa sektor pariwisata NTB akan terpuruk jika menjadikan gempa Lombok sebagai bencana nasional terlalu berlebihan.

BACA JUGA:  DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Tumpahan Minyak

“Justru jika dijadikan bencana nasional proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan lebih sistemik, terintegrasi dan komprehensif sehingga mempercepat masyarakat NTB bangkit kembali dan sektor pariwisata bisa kembali menggeliat,” jelas Fahira.

Bencana gempa di NTB terlebih dengan begitu intensifnya gempa susulan, lanjut Fahira, sebenarnya sudah menganggu geliat pariwisata di Lombok, karena turis pasti tidak ada yang datang karena bencana masih terjadi. Turis akan datang jika gempa sudah berhenti dan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung cepat dan tepat.

“Alasan pariwisata Lombok akan terganggu kalau bencana nasional ditetapkan, saya rasa tidak tepat. Karena akibat bencana ini, Pariwisata Lombok saat ini berhenti menggeliat. Makanya, pola pikirnya harus di balik. Tetapkan sebagai bencana nasional. Kerahkan semua sumber daya. Laksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sistemik, terintegrasi dan komprehensif, maka NTB akan bangkit dan pariwisata akan kembali menggeliat di Lombok,” pungkas Senator atau Anggota DPD RI DKI Jakarta ini. (Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ingin Turunkan Berat Badan? Inilah Prinsip Dasarnya!

Berat badan akan turun bila kalori yang digunakan melebihi kalori yang masuk, atau kalori yang kita bakar lebih banyak dari kalori yang dihasilkan tubuh dari makanan yang dikonsumsi.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi