Fadli Zon: Pembangunan Gedung Parlemen Baru Adalah Kebutuhan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah melihat langsung kondisi gedung parlemen agar bisa menilai sendiri, karena pembangunan gedung baru merupakan kebutuhan.

“Pemerintah main-main-lah ke sini, karena ini adalah kebutuhan untuk gedung negara karena kami tidak punya otonomi untuk menentukan anggaran, ya inilah akibatnya,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/4).

Dia mengatakan UU nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sudah mengatur mengenai adanya penambahan tenaga ahli sehingga dibutuhkan tambahan ruangan.

Menurut dia kalau ada keraguan terkait pembangunan gedung baru DPR, bukan anggota parlemen yang mengerjakan proyek tersebut.

“Ini pemerintah atau BUMN yang ditunjuk dalam sebuah proses transparan?,” ujarnya.

Sementara itu Fadli enggan menanggapi terkait informasi bahwa ada surat DPR ke Pemerintah untuk menyetujui anggaran pembangun gedung DPR, ditarik kembali.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR pada Selasa (10/4) menyetujui Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPR RI tahun 2019 sebesar Rp7,721 triliun yang terdiri dari keperluan Satuan Kerja Dewan sebesar Rp4,8 triliun dan Satuan Kerja Kesekjenan DPR sebesar Rp2,8 triliun.

Anggaran untuk Satker Dewan sebesar Rp4,8 triliun dibagi dalam dua pos yaitu, Program Pelaksanaan Fungsi DPR sebesar Rp926 miliar dan Program Penguatan Kelembagaan DPR sebesar Rp3,9 triliun.

Lalu Anggaran Satker Kesekjenan DPR sebesar Rp2,8 triliun dibagi dalam dua program yaitu untuk Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis sebesar Rp2,7 triliun dan Program Dukungan Keahlian Fungsi DPR sebesar Rp68,3 miliar.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan RKA DPR RI tahun 2019 senilai Rp7,7 triliun paling banyak digunakan untuk kelanjutan pembangunan gedung baru DPR.

“Saya rasa paling banyak digunakan untuk pembangunan gedung dan alun-alun yang akan datang,” kata Anton di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (10/4).

Dia menjelaskan anggaran pembangunan gedung itu diperuntukkan tahap kedua, meskipun tahap pertama belum dilakukan namun tahap kedua tetap harus tetap dianggarkan termasuk pembangunan alun-alun demokrasi.

Menurut dia, untuk pembangunan gedung baru DPR tahap pertama dan alun-alun demokrasi, DPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp601 miliar namun anggaran itu pun sampai saat ini masih belum cair.  (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER