F-PPP Soroti DPS Pilkada Tanpa KTP-el

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi menyoroti temuan sekitar 6,7 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2018 tanpa dasar KTP-el sehingga harus menjadi perhatian utama KPU-Kemendagri.

“Bukankah yang masuk DPS seharusnya seorang yang sudah memiliki KTP-el atau yang sudah melakukan perekaman data diri?” kata Baidowi di Jakarta, Senin (9/4).

Dia menilai temuan itu menunjukkan tidak terintegrasinya pengelolaan data kependudukan sehingga harus menjadi perhatian KPU dan Kemendagri untuk memperbaikinya.

Menurut dia, hal itu merupakan persoalan klasik yang selalu terulang karena tidak terintegrasi dengan baik padahal Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Kemendagri sudah tersortir.

“Ini masalahnya dimana? KPU harus menjelaskan, apakah datanya mengambil dari sumber lain, atau penggunaan Sistem informasi data pemilih atau sidalih di sistem KPU tidak maksimal,” ujarnya.

Hal itu menurut dia karena pihaknya mendapatkan laporan dari sejumlah KPU di daerah bahwa penggunaan Teknologi Informasi (TI) di KPU sering bermasalah, mulai dari sistem informasi partai politik (Sipol), Sidalih dan jangan sampai nanti Sistem Informasi Pencalonan (Silon) juga bermasalah.

Baidowi menegaskan bahwa persoalan DPS dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan salah satu titik krusial dalam setiap pilkada maupun Pemilu dan Komisi II DPR akan menanyakan masalah tersebut kepada KPU maupun Kemendagri.

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan DPS Pilkada 2018, dari 375 kabupaten/kota, ada 152.092.310 pemilih yang telah tercatat, dan dari jumlah itu, ada 6.768.125 pemilih yang belum memiliki KTP-el.

Komisioner KPU RI Viryan mengatakan, KPU akan melakukan pengecekan kembali terhadap data 6,7 juta pemilih tersebut karena dalam perjalanannya ada kemungkinan pemilih tersebut sudah melakukan rekam data KTP-el.

Dia menjelaskan apabila sampai dengan menjelang penetapan daftar pemilih, dari 6,7 juta orang tadi sudah melakukan rekam data, dan mendapatkan suket, maka mereka akan dikeluarkan dari daftar pemilih yang belum memiliki KTP-el.

Selanjutnya menurut dia, misalnya sesudah dikeluarkan masih ada 4 juta orang belum rekam data sampai menjelang penetapan DPT dalam rentang waktu 13-19 April 2018, maka nama-nama pemilih ini akan dikeluarkan dari DPT. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER