F-PPP Soroti DPS Pilkada Tanpa KTP-el

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi menyoroti temuan sekitar 6,7 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2018 tanpa dasar KTP-el sehingga harus menjadi perhatian utama KPU-Kemendagri.

“Bukankah yang masuk DPS seharusnya seorang yang sudah memiliki KTP-el atau yang sudah melakukan perekaman data diri?” kata Baidowi di Jakarta, Senin (9/4).

Dia menilai temuan itu menunjukkan tidak terintegrasinya pengelolaan data kependudukan sehingga harus menjadi perhatian KPU dan Kemendagri untuk memperbaikinya.

Menurut dia, hal itu merupakan persoalan klasik yang selalu terulang karena tidak terintegrasi dengan baik padahal Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Kemendagri sudah tersortir.

“Ini masalahnya dimana? KPU harus menjelaskan, apakah datanya mengambil dari sumber lain, atau penggunaan Sistem informasi data pemilih atau sidalih di sistem KPU tidak maksimal,” ujarnya.

Hal itu menurut dia karena pihaknya mendapatkan laporan dari sejumlah KPU di daerah bahwa penggunaan Teknologi Informasi (TI) di KPU sering bermasalah, mulai dari sistem informasi partai politik (Sipol), Sidalih dan jangan sampai nanti Sistem Informasi Pencalonan (Silon) juga bermasalah.

Baidowi menegaskan bahwa persoalan DPS dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan salah satu titik krusial dalam setiap pilkada maupun Pemilu dan Komisi II DPR akan menanyakan masalah tersebut kepada KPU maupun Kemendagri.

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan DPS Pilkada 2018, dari 375 kabupaten/kota, ada 152.092.310 pemilih yang telah tercatat, dan dari jumlah itu, ada 6.768.125 pemilih yang belum memiliki KTP-el.

Komisioner KPU RI Viryan mengatakan, KPU akan melakukan pengecekan kembali terhadap data 6,7 juta pemilih tersebut karena dalam perjalanannya ada kemungkinan pemilih tersebut sudah melakukan rekam data KTP-el.

Dia menjelaskan apabila sampai dengan menjelang penetapan daftar pemilih, dari 6,7 juta orang tadi sudah melakukan rekam data, dan mendapatkan suket, maka mereka akan dikeluarkan dari daftar pemilih yang belum memiliki KTP-el.

Selanjutnya menurut dia, misalnya sesudah dikeluarkan masih ada 4 juta orang belum rekam data sampai menjelang penetapan DPT dalam rentang waktu 13-19 April 2018, maka nama-nama pemilih ini akan dikeluarkan dari DPT. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Demikian Mudah Dikenali Sebagai Hoaks, Info 7 Kontainer Surat Suara Masih Telan “Korban”

Yang membuat saya heran, kenapa para politisi, terutama yang menyebarkan info hoaks ini di akun media sosial (walau dalam bentuk tanya sekalipun) tidak mengenali bahwa info ini adalah hoaks?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER