DPR Target RUU KUHP dan Empat Lainnya Selesai Sebelum 25 Juli


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa lembaganya menargetkan lima rancangan undang-undang (RUU) selesai hingga Masa Sidang V DPR RI yang akan berakhir pada tanggal 25 Juli 2019.

“Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara pimpinan DPR, pimpinan komisi DPR, pimpinan Pansus DPR RI, dan Pimpinan Legislasi DPR RI, kami optimistis lima RUU tersebut bisa diselesaikan pada masa sidang ini,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (15/5).

Lima RUU tersebut yaitu RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Jabatan Hakim, RUU Pemasyarakatan, RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta RUU Ekonomi Kreatif.

Menurut Bamsoet, dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan para ketua pansus dan panja RUU dan ketua-ketua komisi di ruang rapat pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada masa sidang berikutnya yang akan dimulai bulan Agustus hingga September 2019, diharapkan ada empat RUU yang bisa diselesaikan, yaitu RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, RUU Perkoperasian serta RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Ia sangat berharap RUU KUHP bisa diselesaikan pada masa sidang ini, sehingga bisa menjadi kado terindah saat HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus mendatang.

“DPR dan Pemerintah memandang penting menyelesaikan RUU KUHP, karena sampai saat ini kita masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda,” ujarnya.

Ia menilai, apabila DPR dan Pemerintah dapat menyelesaikan pembahasan RUU KUHP tersebut akan menjadi peninggalan sekaligus hadiah terindah dalam rangka peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2019.

Bamsoet mengingatkan kembali tanggung jawab penyelesaian RUU tidak hanya di DPR RI, namun Pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama. “Sebab, sebuah RUU tidak dapat diselesaikan tanpa adanya pembahasan serta keputusan bersama antara DPR RI dan Pemerintah,” katanya lagi.

Bamsoet mengungkapkan hambatan yang sering dihadapi DPR RI dalam pembahasan RUU adalah ketidakhadiran menteri yang diberikan tugas oleh presiden untuk membahasnya di DPR RI.

Karena itu, imbuhnya, untuk memaksimalkan capaian legislasi, pimpinan dewan sepakat akan mengirimkan surat kepada menteri terkait untuk aktif hadir dalam pembahasan RUU.

“Ketidakhadiran menteri ini sudah pernah kita disampaikan kepada Presiden karena sangat mengganggu kinerja legislasi DPR,” tukasnya.

Menurutnya, seluruh fraksi di DPR RI telah bersepakat untuk fokus menuntaskan sejumlah RUU yang menjadi prioritas.

Hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, dan para pimpinan komisi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Soal Publikasi Reuni 212: Kebebasan Pers di Era Media Sosial

Reuni 212 jelas peristiwa besar, jika dilihat banyaknya massa yang berkumpul. Ia juga jelas peristiwa besar jika dilihat dari tertib dan disiplin massa itu. Namun jelas pula Reuni 212 bukan peristiwa netral.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Manfaat Belerang untuk Mengobati Berbagai Masalah Kulit

Pantas saja banyak orang yang gemar berkunjung ke pemandian air panas. Ternyata ini manfaat belerang untuk kulit.
close