DPR Target RUU KUHP dan Empat Lainnya Selesai Sebelum 25 Juli

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa lembaganya menargetkan lima rancangan undang-undang (RUU) selesai hingga Masa Sidang V DPR RI yang akan berakhir pada tanggal 25 Juli 2019.

“Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara pimpinan DPR, pimpinan komisi DPR, pimpinan Pansus DPR RI, dan Pimpinan Legislasi DPR RI, kami optimistis lima RUU tersebut bisa diselesaikan pada masa sidang ini,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (15/5).

Lima RUU tersebut yaitu RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Jabatan Hakim, RUU Pemasyarakatan, RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta RUU Ekonomi Kreatif.

Menurut Bamsoet, dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan para ketua pansus dan panja RUU dan ketua-ketua komisi di ruang rapat pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada masa sidang berikutnya yang akan dimulai bulan Agustus hingga September 2019, diharapkan ada empat RUU yang bisa diselesaikan, yaitu RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, RUU Perkoperasian serta RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Ia sangat berharap RUU KUHP bisa diselesaikan pada masa sidang ini, sehingga bisa menjadi kado terindah saat HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus mendatang.

“DPR dan Pemerintah memandang penting menyelesaikan RUU KUHP, karena sampai saat ini kita masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda,” ujarnya.

Ia menilai, apabila DPR dan Pemerintah dapat menyelesaikan pembahasan RUU KUHP tersebut akan menjadi peninggalan sekaligus hadiah terindah dalam rangka peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2019.

Bamsoet mengingatkan kembali tanggung jawab penyelesaian RUU tidak hanya di DPR RI, namun Pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama. “Sebab, sebuah RUU tidak dapat diselesaikan tanpa adanya pembahasan serta keputusan bersama antara DPR RI dan Pemerintah,” katanya lagi.

Bamsoet mengungkapkan hambatan yang sering dihadapi DPR RI dalam pembahasan RUU adalah ketidakhadiran menteri yang diberikan tugas oleh presiden untuk membahasnya di DPR RI.

Karena itu, imbuhnya, untuk memaksimalkan capaian legislasi, pimpinan dewan sepakat akan mengirimkan surat kepada menteri terkait untuk aktif hadir dalam pembahasan RUU.

“Ketidakhadiran menteri ini sudah pernah kita disampaikan kepada Presiden karena sangat mengganggu kinerja legislasi DPR,” tukasnya.

Menurutnya, seluruh fraksi di DPR RI telah bersepakat untuk fokus menuntaskan sejumlah RUU yang menjadi prioritas.

Hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, dan para pimpinan komisi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Olahraga Bagi Penyandang Stroke

oleh dr. Irsyal Rusad, Sp PD, dokter spesialis Penyakit Dalam. SERUJI.CO.ID -...

Israel Kembali Serang Gaza, 10 Tewas

SERUJI.CO.ID - Tentara pendudukan Israel telah melakukan beberapa serangan...

Inilah 4 Jenis Nazhir: Anda Masuk Kategori Manakah?

Oleh: Imam Nur Azis Komisioner Badan Wakaf Indonesia (BWI) 2017-2020 SERUJI.CO.ID...

Janganlah Menyebut Nama Rasulullah Muhammad SAW Tanpa Gelar

SERUJI.CO.ID - Memanggil Rasulullah Muhammad sholallahu 'alaihi wassallam (SAW)...

Menua: Agar Otak Tak Ikut Beruban

oleh dr. Irsyal Rusad, Sp PD, dokter spesialis Penyakit Dalam. Dalam perjalanan...

Ngotot Pertahankan Mardani Maming sebagai Bendum, Kantor PBNU Bisa Diperiksa KPK

Dengan tidak menonaktifkan, mau tak mau PBNU terkait dengan Mardani yg saat ini buron. Maka jangan salahkan KPK jika nanti dalam proses pencarian Mardani akan memeriksa kantor PBNU.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.

Segarkan Wajah dengan A I U E O