DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Tumpahan Minyak

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bertindak cepat dalam menangani tumpahan minyak di Balikpapan, Kalimantan Timur, maupun di tempat lainnya.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (10/4), Rofi Munawar juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencermati secara serius dampak lingkungan yang mungkin terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sebagai akibat dari tumpahan minyak tersebut.

Setelah pekan lalu tumpahan minyak terjadi di sekitar Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, menurut dia, kini hal serupa kabarnya juga ditemukan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, pada Ahad (8/4).

“Kami melihat penanganan tumpahan minyak dilakukan dengan manual dan cenderung lambat,” kata anggota Fraksi PKS DPR itu.

Rofi Munawar menambahkan, dalam menangani tumpahan minyak di lepas pantai sudah sepantasnya ada “standard operational procedure” (SOP) yang harus ditempuh, mulai dari penanganan tumpahan hingga rehabilitasi kawasan tercemar.

Seluruh proses tersebut akan sangat bergantung terhadap kemampuan dan kedispilinan dalam menjalankan seluruh mekanisme tersebut.

Rofi menilai proses penanganan tumpahan minyak yang dilakukan di Balikpapan masih dilakukan dengan cara manual dan melibatkan masyarakat awam, padahal sangat mungkin jika tidak hati-hati, bisa berdampak buruk.

Dirinya juga meminta Kementerian LHK untuk memberikan sanksi tegas kepada para pelaku yang telah terbukti melakukan pencemaran sesuai dengan UU No.32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Terlebih lagi, lanjutnya, apabila tumpahan minyak termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3). Pasal 88 UU No.32 tahun 2009 tersebut menyatakan setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER