DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Tumpahan Minyak

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bertindak cepat dalam menangani tumpahan minyak di Balikpapan, Kalimantan Timur, maupun di tempat lainnya.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (10/4), Rofi Munawar juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencermati secara serius dampak lingkungan yang mungkin terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sebagai akibat dari tumpahan minyak tersebut.

Setelah pekan lalu tumpahan minyak terjadi di sekitar Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, menurut dia, kini hal serupa kabarnya juga ditemukan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, pada Ahad (8/4).

“Kami melihat penanganan tumpahan minyak dilakukan dengan manual dan cenderung lambat,” kata anggota Fraksi PKS DPR itu.

Rofi Munawar menambahkan, dalam menangani tumpahan minyak di lepas pantai sudah sepantasnya ada “standard operational procedure” (SOP) yang harus ditempuh, mulai dari penanganan tumpahan hingga rehabilitasi kawasan tercemar.

Seluruh proses tersebut akan sangat bergantung terhadap kemampuan dan kedispilinan dalam menjalankan seluruh mekanisme tersebut.

Rofi menilai proses penanganan tumpahan minyak yang dilakukan di Balikpapan masih dilakukan dengan cara manual dan melibatkan masyarakat awam, padahal sangat mungkin jika tidak hati-hati, bisa berdampak buruk.

Dirinya juga meminta Kementerian LHK untuk memberikan sanksi tegas kepada para pelaku yang telah terbukti melakukan pencemaran sesuai dengan UU No.32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Terlebih lagi, lanjutnya, apabila tumpahan minyak termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3). Pasal 88 UU No.32 tahun 2009 tersebut menyatakan setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.