DPR Minta Kemenag Beri Penjelasan Terkait Rekomendasi 200 Mubaligh

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Agama menjelaskan terkait kebijakan mengeluarkan rekomendasi 200 nama mubaligh, agar tidak terjadi keresahan di masyarakat.

“Saya mendorong komisi terkait mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Agama meminta penjelasan secara terbuka kepada publik agar tidak ada lagi keresahan di antara para ulama,” kata Bambang di Jakarta, Senin (21/5).

Dia menilai sebenarnya apa yang dilakukan Menteri Agama tersebut pasti memiliki niat baik namun yang dikhawatirkan adalah usaha untuk menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah.

Bambang belum bisa menyimpulkan apakah kebijakan tersebut harus dicabut atau tidak, karena komisi terkait harus memanggil dan meminta penjelasan Menteri Agama terkait persoalan tersebut.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendukung upaya Kementerian Agama untuk memberikan rekomendasi kepada para mubaligh yang selama ini dikenal mengajarkan Islam yang sejuk dan moderat di masyarakat.

Namun dia menilai Kementerian Agama harus dapat menjelaskan kepada masyarakat apa yang menjadi parameter dan indikator dari nama-nama tersebut sehingga tidak menimbulkan kontroversi baru.

“Sebaiknya Kementerian Agama melibatkan organisasi keagamaan yang selama ini jelas komitmennya terhadap nilai-nilai Kebangsaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan lain-lain,” ujarnya.

Menurut dia yang lebih bijak adalah serahkan kepada organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, MUI dan lain-lain, serta kepada Perguruan Tinggi Islam dan Pesantren untuk merekomendasikan nama-nama mubaligin.

Dia menilai peran negara hanya memfasilitasi agar kehidupan keagamaan rukun, damai dan jangan terlalu ikut campur terhadap kehidupan keagamaan.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) telah merilis daftar 200 nama mubaligh yang memenuhi tiga kriteria. Tiga kriteria tersebut adalah mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pihaknya meminta informasi dari sejumlah ormas Islam, masjid besar, tokoh-tokoh ulama kiai dan para pemuka agama.

Menurut Lukman, jumlah 200 nama itu belum final karena masih ada nama-nama lain yang direkomendasikan sebagai penceramah. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER