DPR: Awasi Peningkatan Peredaran Uang Palsu di Bulan Ramadhan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengingatkan agar pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat mengawasi peningkatan peredaran uang palsu yang berpotensi terjadi menjelang datang bulan suci Ramadan.

“Berdasarkan kasus di tahun-tahun sebelumnya, peredaran uang palsu meningkat pada waktu-waktu tertentu seperti Ramadan dan Lebaran,” kata Heri Gunawan, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (10/5).

Apalagi, kata politisi Partai Gerindra itu, bulan puasa dan Lebaran ini juga bertepatan dengan adanya momen tahun politik, baik Pilkada 2018 maupun menjelang Pemilu 2019.

Ia juga mengingatkan bahwa untuk tahun 2018 ini diketahui ada Pilkada Serentak pada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

“Pemerintah jangan melihat jumlah kasus yang menurun. Sebab, meski menurun, tapi sindikat pengedar uang palsu masih cukup masif di tengah masyarakat,” katanya lagi.

Heri juga memaparkan bahwa modus kejahatan peredaran uang palsu semakin canggih, karena ditengarai bukan hanya rupiah tetapi juga mampu membuat mata uang asing palsu.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Surakarta berupaya mencermati peredaran uang palsu menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2018.

“Uang palsu ini harus dicermati, selain pilkada, faktor yang juga mempengaruhi yaitu momentum menjelang bulan puasa dan Lebaran,” kata Deputi Kepala Perwakilan BI Surakarta Bidang Advisori dan Pengembangan Ekonomi Daerah Taufik Amrozy, di Solo, Jumat (27/4).

Terkait hal itu, dikatakannya, Bank Indonesia tidak bekerja sendirian melainkan juga melakukan kerja sama dengan kepolisian.

Sebelumnya, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu mengajak semua pihak khususnya masyarakat agar lebih waspada terhadap peredaran uang palsu, apalagi akan memasuki bulan suci Ramadan yang notabene masyarakat lebih konsumtif.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Endang Kurnia Saputra, di Bengkulu, Selasa (24/4), menyebutkan, tidak hanya Ramadan, saat ini di Kota Bengkulu juga sedang ada gelaran Pilkada 2018 dan juga ada agenda besar masyarakat lainnya yakni tahun ajaran baru.

“Menjadi kesempatan bagi oknum untuk menyebarkan uang palsu, ketika tingkat konsumsi melonjak, artinya transaksi meningkat, karena itu perlu hati-hati,” katanya pula. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER