JAKARTA – Peristiwa hilangnya berkas dokumen sengketa Pilkada kabupaten Dogiyai di Mahkamah Konstitusi (MK) diindikasikan sebagai bukti adanya praktek mafia peradilan dilingkungan MK. Dugaan tersebut disampaikan Sufmi Dasco Ahmad, Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra.

“Tidak tertutup kemungkinan pencurian tersebut merupakan bagian dari praktek mafia peradilan di lingkungan MK,” kata Dasco, yang juga Ketua MKD DPR RI, melalui rilis yang diterima SERUJI, Rabu (22/3).

Menurut Dasco, secara logika tidak mungkin pencurian dokumen tersebut merupakan pencurian biasa, karena yang dicuri hanya kertas yang nilai ekonomisnya rendah dan tidak sebanding dengan resiko dan tingkat kesulitan pengambilannya.

Pencurian tersebut, lanjutnya, bukanlah hal sepele, jangan menyederhanakan masalah tersebut hanya merupakan pencurian biasa. Harus ada pengusutan yang tuntas baik oleh internal MK maupun oleh kepolisian. Bukan hanya pelakunya yang harus ditangkap, namun motif pencurian dokumen tersebut juga harus diusut tuntas.

Dasco menjelaskan, dokumen yang dijadikan sebagai bukti dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilhan Umum (PHPU) di MK biasanya adalah dokumen C1 atau bukti rekapitulasi suara yang jumlahnnya bisa ribuan lembar. Dokumen tersebut akan menjadi rujukan utama bagi MK untuk membuat putusan.

Kalau dokumen tersebut hilang atau dicuri, maka proses pembuktian dalam persidangan MK akan sangat terganggu dan pada akhirnya putusan MK pun akan bermasalah. “Padahal kita tahu putusan MK itu bersifat final, jadi kalau sudah diputus tidak bisa dikoreksi lagi,” katanya.

“Jika kasus ini tidak diusut tuntas maka kami khawatir persepsi masyarakat akan macam-macam dan kepercayan pada MK bisa menurun,” tutupnya,

Sebagaimana diketahui Dokumen sengketa Pilkada kabupaten Dogiyai hilang di Mahkamah Konstutusi. Hilangnya dokumen tersebut awalnya dibantah oleh Mahkamah Konstitusi. Namun belakangan MK mengkonfimasi bahwa dokumen tersebut telah dicuri dan kasusnya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian.

EDITOR: Harun S