Diberhentikan dari Anggota DPD RI, GKR Hemas Tempuh Jalur Hukum

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – GKR Hemas menegaskan akan melawan keputusan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI lewat jalur hukum, setelah dirinya diberhentikan sementara sebagai anggota DPD RI.

“Ya, saya akan masuk ke beberapa lembaga hukum, dan saya akan ada perlawanan hukum,” ujar GKR Hemas dalam jumpa pers di kantor DPD RI DIY, Jumat (21/12).

Hemas pun tidak akan meminta maaf kepada pimpinan DPD RI, setelah dirinya diminta menyampaikan permohonan maaf di depan sidang paripurna.

“Saya tidak akan meminta maaf karena saya masih menjunjung tinggi hukum yang harus ditegakkan,” tegasnya.

Menurutnya, pimpinan DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) menghendaki dirinya hadir dalam rapat maupun sidang paripurna.

Namun, ia telah memutuskan untuk tidak akan hadir. Sebab, proses pengambilalihan pimpinan DPD RI menabrak aturan hukum.

“Sebenarnya ia ingin banget saya itu duduk di sidang paripurna secara fisik, namun karena saya masih melawan dia, kan saya tidak mau. Tetapi saya tetap akan menjalankan tugas, karena ini tanggung jawab saya kepada masyarakat,” tegasnya.

Baca juga: Diberhentikan dari DPD RI, GKR Hemas Tak Terima

Sebelumnya, GKR Hemas dijatuhi saksi oleh Badan Kehormatan (BK) DPD RI berupa pemberhentian sementara pada Kamis (20/12).

Anggota Badan Kehormatan (BK) DPD RI Gede Pasek Suardika mengatakan Hemas diberhentikan sementara karena sudah 12 kali tidak menghadiri sidang paripurna.

“Pemberhentian sementara, karena ketidakhadiran melebihi amanat UU MD3 dan tatib. Melebihi 6 kali sidang paripurna. Totalnya 12 kali tidak hadir di sidang paripurna,” ungkap Pasek, Jumat (21/12).

Selain Hemas, senator asal Riau, Maimana Umar, juga diberhentikan BK DPD RI, dengan alasan tidak hadir sidang paripurna lebih dari 6 kali. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.