CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota DPD RI yang juga Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan Sudirman-Thamrin yang sempat kembali digelar pada 21 Juni 2020.

“Keputusan ini menandakan bahwa Pemprov DKI Jakarta terbuka dan sangat responsif terhadap masukan dan kritikan warga,” kata Fahira lewat rilis yang diterima SERUJI di Jakarta, Rabu (24/6).

Menurut Fahira, salah satu esensi utama PSBB transisi adalah secara berkala melakukan review dan evaluasi terhadap semua kebijakan pelonggaran.

“Semua kegiatan yang dilonggarkan atau dibuka kembali selama PSBB transisi ini harus di-review dan dievaluasi secara berkala, tidak hanya gelaran CFD tetapi juga bidang kegiatan yang lain mulai dari ekonomi, sosial budaya, hingga pariwisata,” tuturnya.

Hasil review termasuk masukan dan kritik warga, oleh Pemprov DKI Jakarta akan diperkaya dengan berbagai data dan fakta serta pandapat para ahli. Semuanya ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memformulasikan kebijakan dan strategi agar upaya besar mengendalikan pandemi tetap berada di jalur yang tepat.

“Salah satu kelebihan Pemprov DKI Jakarta dalam penanggulangan Covid-19 ini adalah sangat disiplin melakukan review dan evaluasi serta terbuka dan responsif menerima kritik dan masukan warga salah satunya soal CFD ini. Saya melihat review dan evaluasi inilah salah satu kunci Jakarta mampu kendalikan pandemi hingga saat ini,” ujar Fahira.

Fahira Idris mengungkapkan, penanggulangan wabah corona membutuhkan kolaborasi antara pengambil kebijakan, pemangku kepentingan dan warga.

“Kolaborasi inilah yang sejak awal penanggulangan pandemi dibangun dan dipraktikkan di Jakarta,” katanya,

Ia menilai, syarat agar kolaborasi terbangun dan bersemai adalah para pengambil kebijakan yaitu Pemerintah terbuka dan responsif menerima masukan dan kritik atau tidak merasa paling benar sendiri.

“Pointnya adalah, di masa pandemi seperti saat ini, apapun kebijakan yang diambil harus cepat dievaluasi dan diperbaiki dan hal inilah yang terus dilakukan Pemprov DKI. Indikatornya sangat sederhana yaitu menjadikan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai hal yang pertama dan utama. Indikator lainnya misalnya produktivitas atau ekonomi adalah indikator setelahnya. Jadi indikator menuju new normal itu harus tepat yaitu kesehatan dan keselamatan warga setelah itu baru produktivitas. Jangan dibalik,” pungkas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini. 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER