Bamsoet Nilai KPU Langgar Undang-Undang

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai Komisi Pemilihan Umum melanggar undang-undang jika melarang mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.

“Ikhtiar KPU ingin menghasilkan pemilu yang bersih dan bebas korupsi harus didukung, tapi KPU juga harus mencermati aturan perundangan soal hak politik warga negara jika melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (28/5).

Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap bersikukuh akan melarang mantan narapidana korupsi menggunakan hak politiknya sebagai WNI untuk dipilih menjadi caleg, itu tidak bijaksana.

Baca juga: Bamsoet Pertanyakan Kebijakan KPU Larang Mantan Terpidana Korupsi Jadi Caleg

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman penjara lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri ke publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya.

Selain itu, mantan narapidana itu juga harus mendeklarasikan secara jujur bahwa dirinya mantan narapidana korupsi, tidak dicabut haknya oleh keputusan Pengadilan, melewati jeda waktu lima tahun, jika tuntutan hukumannya di atas lima tahun.

“Syarat lainnya adalah mantan narapidana itu menunjukkan sikap penyesalan dan berkelakuan baik selama menjalani tahanan serta tidak mengulangi perbuatannya,” katanya.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menyatakan setuju dengan pandangan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang yang berpendapat agar mantan narapidana korupsi tetap diberi kesempatan menjadi caleg sepanjang memenuhi syarat dan telah menyesali perbuatannya.

Menurut Saut, tidak baik juga menghukum orang berkali-kali hanya karena satu kesalahan.

Bamsoet menegaskan, jika KPU tetap bersikukuh melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg, maka KPU telah melampaui kewenangannya sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

“Dalam RDP (rapat dengar pendapat) di Komisi II DPR, baik DPR, pemerintah dan Bawaslu, tidak sepakat dengan usulan KPU untuk melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg,” katanya.

Menurut Bamsoet, usulan KPU itu terlampau berlebihan dalam membangun pencitraan lembaganya karena dalam UU Pemilu sudah mengatur mengenai hak-hak seorang warga negara termasuk para mantan terpidana.

Keputusan seseorang kehilangan hak-hak politiknya, kata Bamsoet, itu ada di Pengadilan, bukan diputuskan dalam aturan yang letaknya di bawah undang-undang. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Petani dan Musim Semi

The SOMAD Power

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close