Bakal Permudah TKA Masuk, Pemerintah Diminta Hati-Hati Buat Regulasinya

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati meminta kepada pemerintah agar berhati-hati dalam membuat regulasi baru yang mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Tanah Air.

Pasalnya, rencana tersebut dipastikan akan menimbulkan polemik di tengah publik. Kegaduhan ini tentu tidak baik bagi pemerintahan Jokowi.

“Kami sebagai partai pendukung pemerintah harus memastikan setiap kebijakan pemerintah dalam koridor kemasalahatan publik sebagaimana garis besar Nawacita Presiden Jokowi,” tegas Okky kepada SERUJI melalui pesan singkat, Kamis (1/2).

Keluhan sulitnya masuk TKA ke tanah air tentu tidaklah beralasan. Berbagai regulasi yang tersedia justru menurut dia, memberi ruang masuknya TKA ke Indonesia. Okky mencontohkan, pasal 42 ayat (4) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 36 ayat (1) Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA.


“Tidak hanya itu, regulasi tersebut juga memberi pesan penting, boleh TKA masuk asal adanya transfer pengetahuan ke pekerja domestik,” jelas mantan peragawati tersebut.

Baca juga: Tenaga Kerja Ilegal Asal China Marak di Cianjur, Wabub Akan Tindak Tegas

Berbagai ketentuan tersebut memberi ruang serta pengaturan tentang prosedur masuknya TKA ke Tanah Air.

“Di mana letak sulitnya TKA masuk ke tanah air? Bahwa norma tersebut memuat aturan dan batasan-batasan, tentu membacanya harus dengan perspektif penguatan SDM domestik dan spirit proteksi tenaga kerja dalam negeri,” kritiknya.

Spirit itu, masih kata Okky, harus ditangkap dalam membaca ketentuan-ketentuan yang berlaku. Okky menegaskan, regulasi-regulasi di Indonesia sama sekali tidak anti pekerja asing.

Baca juga: Fahira Idris: Pelanggaran Penempatan Tenaga Kerja Asing Bisa Jadi Bom Waktu

“Kami menyarankan ada baiknya pemerintah lebih fokus memperbanyak ruang lapangan kerja bagi warga Indonesia, memperbanyak investasi ke dalam negeri dengan harapan bertambahnya lapangan kerja,” papar Okky yang juga Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

Pemerintah juga sebaiknya memanggil anak negeri yang berada di luar negeri yang memiliki kualifikasi yang tidak kalah dengan TKA untuk kembali ke Tanah Air, agar berkarya di Indonesia. Langkah ini dinilainya jauh lebih penting daripada mewacanakan menderegulasi peraturan dengan mempermudah TKA masuk ke Indonesia. (Herdi S/SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.

Pakar Gempa AS Minta Maaf ke Masyarakat NTB Atas Prediksi Potensi Gempa di Lombok

Ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat, Prof Ron A Harris meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas pernyataanya mengenai hasil penelitian potensi gempa di selatan Lombok, sehingga membuat rasa takut masyarakat.

Indonesia Kecam Dewan Kota Oxford Yang Berikan Penghargaan Pada Benny Wenda

Pemerintah Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.