Yusril: Ambang Batas dalam Pemilu Serentak Tidak Relevan

1
99
Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) kembali menunda pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial. Salah satu dari lima isu tersebut adalah presidential threshold atau ambang batas pada proses pencalonan Presiden.

Pemerintah masih pada keputusannya ada ambang batas parlemen, yakni sekurang-kurangnya partai atau gabungan partai yang punya 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah dalam Pemilu DPR yang berhak mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2019 nanti.

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, sikap ngotot pemerintah itu kemudian ditingkatkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam bentuk ancaman. Kalau keinginan pemerintah tidak dipenuhi DPR, pemerintah akan walk out sehingga pembahasan RUU ini gagal. Bahkan jika deadlock, maka bisa diambil voting atau kembali ke UU sebelumnya.

Masalahnya, menurut Pakar Hukum Tata Negara itu, tidaklah sederhana seperti dipikirkan Mendagri Tjahjo. Alasannya, UU Pemilu yang lama itu memang masih berlaku, tapi Pemilu dalam UU lama itu masih memisahkan pelaksanaan Pemilu antara Pileg dan Pilpres.

“Karena Pileg dilaksanakan lebih dulu, maka ambang batas kursi atau perolehan suara yang diperoleh masing-masing parpol dalam pileg dijadikan acuan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/6).

“Nah, kalau Pemilu dilaksakanakan serentak, Pileg dan Pilpres dilaksanakan pada hari yang sama, maka perolehan kursi partai di DPR juga belum ada. Kalau belum ada, bagaimana caranya menentukan ambang batas 20 persen yang diinginkan Pemerintah itu? Jelaslah bahwa dalam Pemilu serentak, membicarakan ambang batas itu tidak relevan sama sekali,” lanjut dia.

Dia menuturkan Mendagri Tjahjo mencoba mencari jalan keluar dengan mengusulkan ambang batas yang digunakan untuk Pilpres 2019 adalah hasil Pileg 2014. Tapi Yusril melihat usul itu tentu tidak beralasan.

Pertama ambang batas itu sudah digunakan dalam Pilpres yang lalu. Kedua, dalam lima tahun, peta kekuatan politik sudah berubah, karena itulah ada pemilu yang baru untuk menampung peta yang berubah itu.

“Andaikata ambang batas tetap digunakan dan fraksi-fraksi di DPR mengalah serta menerima keinginan pemerintah seperti keinginan Mendagri, inipun tetap rawan. Dalam perkiraan saya, kalau ada yang mengajukan uji materil ke MK tentang ambang batas pencalonan Presiden, maka kemungkinan besar MK akan membatalkan ambang batas itu. Sebab, MK sendirilah yang memutuskan Pemilu serentak itu. Sementara logika Pemilu serentak adalah tidak adanya ambang batas sebagaimana substansi Pasal 22 E UUD 45 yang mengatur Pemilu,” jelas Yusril.

Menurut Yusril, kalau ambang batas pencalonan presiden masih ada dalam Pemilu serentak, maka undang-undang yang mengaturnya jika melihat pada Putusan MK tentang Pemilu serentak adalah inkonstitusional.

“Undang-undang yang inkonstitusional, jika dijadikan dasar pelaksanaan Pilpres, akan melahirkan presiden yang inkonstitusional juga. Ini akan berakibat krisis legitimasi bagi presiden yang memerintah nantinya,” tegasnya.

Calon Tunggal

Yusril menilai keinginan pemerintah yang didukung oleh fraksi PDIP, Golkar dan Nasdem agar ambang batas pencalonan Presiden dan Wapres dengan angka 20 persen-25 persen kursi DPR nantinya bisa melahirkan pasangan capres tunggal atau “koalisi tunggal” terdiri atas trio partai tersebut sebagai intinya, ditambah partai-partai lain yang ada dalam “koalisi” kabinet sekarang. Kalaupun akan ada pasangan lain, maka kemungkinan hanya akan ada satu pasangan lagi.

“Jadi calon dalam Pilpres 2019 kemungkinan akan sama dengan calon Pilpres 2014. Perbedaan, paling-paling hanya pada calon wapres saja. Keadaan ini tentu tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi di negara kita,” kata Yusril.

Oleh karena itu, Yusril berpendapat sebaiknya semua pihak melaksanakan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 dengan konsisten sebagaimana telah ditafsirkan dalam Putusan MK berkaitan dengan Pemilu serentak yang wajib dilaksanakan dalam Pemilu 2019 nanti.

“Pasal 22E itu telah dengan tegas menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum Pemilu dilaksanakan,” jelasnya.

Yusril mengingatkan, Pemilu yang pesertanya partai politik itu hanyalah Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD).

“Jadi partai atau gabungan partai itu mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebelum Pileg itu sendiri. Putusan MK bunyinya juga begitu. Jelas dan terang,” katanya.

Kalau Pasal 22E UUD 1945 dan Putusan MK sudah terang benderang maksudnya, kata Yusril, janganlah Pemerintah, PDIP, Golkar dan Nasdem serta partai lain masih sibuk saja mencari dalil-dalil untuk membenarkan adanya ambang batas parlemen bagi parpol atau gabungan parpol dalam mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Demokrasi itu memerlukan jiwa besar. Jiwa besar hanya akan ada pada orang-orang besar. Sebaliknya jiwa kerdil hanya akan ada pada orang-orang kerdil, meski secara fisik mereka besar dan secara politis mereka berkuasa. Namun hakikatnya, mereka berjiwa kerdil dan ingin mengerdilkan demokrasi itu sendiri,” pungkasnya. (IwanY)

BAGIKAN
loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Imunisasi

Kemenkes Imunisasi Difteri Serentak di Tiga Provinsi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Kesehatan akan melakukan imunisasi difteri serentak pada tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada Senin (11/12) untuk...
Imunisasi

Menkes dan Anies Sosialisasi ORI Cegah Difteri

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Kesehatan, Nila Moeloek dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan sosialisasi program penanggulangan penyakit difteri bernama "Outbreak Response Immunization" (ORI) secara...
Limbah medis

Limbah Medis Dibuang Sembarangan, KLHK Segel TPS di Cirebon

CIREBON, SERUJI.CO.ID - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang berisikan limbah medis untuk mencari barang bukti yang dibutuhkan. "Saat...

KANAL WARGA TERBARU

Sohibul Iman

Selain Sampaikan Pernyataan Sikap, Presiden PKS Ajak Masyarakat Indonesia Boikot Produk AS

JAKARTA - Selain menyampaikan resmi pernyataan sikapnya atas pengakuan Yerussalem sebagai ibukota Israel, Partai Keadilan Sejahtera juga mengajak masyarakat Indonesia untuk memboikot produk-produk Amerika...
images(1)

Keindahan Hawa Nafsu

Muhammad Hanif Priatama Keindahan, sesuatu yang jika dilihat, didengar dan dirasakan, membawa diri bahagia, gembira, lega, kagum, atau senang. Ringkasnya, apapun yang diinginkan, selalu terlihat...

Muslim Klaten Bersatu dalam Aksi Damai Selamatkan Palestina

Muslim Klaten hari ini telah menampakkan ukhuwahnya dalam aksi damai selamatkan Palestina di masjid Al-Aqsho Klaten, Ahad (10/12). Berbagai elemen muslim klaten yang berasal...