YOGYAKARTA – Kisruh Pilkada di Yogyakarta, membuat banyak kalangan ikut prihatin. Awalnya, kekisruhan berawal dari penghitungan sementara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Yogyakarta. Dimana pasangan calon petahana, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi, unggul sementara atas Imam Priyono Putranto-Achmad Fadli. Haryadi-Heroe unggul 50,30 persen suara dan Imam-Achmad memperoleh 49,70 persen suara.

Yogya pun jadi ramai konvoi. Pantuan SERUJI, ratusan kendaraan bermotor melakukan pawai dimana-mana, terutama yang menggunakan kostum merah. Jalan-jalan ditengah kota Yogyakarta penuh motor pawai massa itu, konvoi-konvoi itu dikhawatirkan akan menyebabkan gesekan antar warga.

Gubernur DI Yogyakarta,  Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong polemik terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Yogyakarta diselesaikan melalui jalur hukum yakni melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sebaiknya lanjut ke proses hukum ke MK saja, semua pasangan calon kan punya hak lapor (ke MK), asalkan punya dasar rasional,” ujar Sultan.

Usulan Sultan ternyata didengar.  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berencana menggugat hasil Pilkada Kota Yogyakarta ke Mahkamah Konstitusi. PDIP menuding ada manipulasi dalam rekapitulasi suara, sehingga calon mereka, Imam Priyono Putranto dan Achmad Fadli kalah dalam pilkada itu.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto,  menegaskan, fakta-fakta di lapangan ada penyalahgunaan surat keterangan.

“Ada upaya menghalang-halangi warga tertentu, terutama simpatisan pasangan calon Imam Priyono Putranto-Achmad Fadli, untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ada pula dugaan praktik politik uang (money politic) dalam pilkada tersebut, ,” tegas Sekretaris Jenderal PDIP, di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (26/2)

EDITOR: Yus Arza/Harun S