Tidak Sertakan LHKPN, KPU Gugurkan Paslon Perseorangan di Pilwali Kota Padang


PADANG, SERUJI.CO.ID –┬áKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Sumatera Barat menggugurkan pendaftaran calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang jalur Syamsuar Syam dan Misliza karena tidak melengkapi persyaratan surat keterangan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Kami sudah menggugurkannya, karena surat yang dikeluarkan KPK tersebut merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi,” kata Komisioner KPU Padang, Yusrin Trinanda di Padang, Kamis (11/1).

Yusrin menegaskan bahwa Syamsuar Syam dan Misliza tidak bisa ikut pada pilkada Padang 2018, meskipun melengkapi persyaratan itu hari ini karena pendaftaran sudah ditutup.

“Jika mereka tidak menerima keputusan ini, KPU mempersilahkan keduanya untuk berkoordinasi dengan panitia pengawas pemilu (Panwaslu),” ujarnya.

Menurut Yusrin, keputusan KPU telah memenuhi syarat dan dilakukan sesuai aturan dan standar yang sudah ada, kecuali ada surat tanda dari KPK bahwa laporan harta kekayaan yang bersangkutan sedang dalam proses.

“Jadi selama pendaftaran kami hanya menerima dua pasangan calon yakni Mahyeldi-Hendri Septa dan Emzalmi-Desri Ayunda,” kata Yusrin.

Sebelumnya, Syamsuar Syam-Misliza, kandidat ketiga yang mendaftar di KPU Kota Padang pada Rabu (10/1) pukul 22.30 atau 1,5 jam sebelum batas pendaftaran pilkada berakhir.

Pasangan yang juga merupakan suami istri itu datang ke KPU Kota Padang didampingi lima orang. Sementara Pengamat Politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat, Dr Eka Vidya menilai KPU Pusat perlu membuat aturan mengenai pasangan suami istri yang mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Jika terpilih dan menjabat, maka praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) terbuka lebar,” katanya.

Memang tidak ada aturan yang melarang hal tersebut, ujarnya baik dari undang-undang maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun jika menjabat akan ada banyak permasalahan yang muncul, salah satunya KKN itu. (Ant/Iwan S)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close