Terkait Permintaan Tunda Proses Hukum Korupsi Cakada, Fadli Zon Minta Menkopolhukam Tanggungjawab

0
938
Fadli Zon
Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bertanggungjawab atas pernyataannya yang meminta agar proses hukum terhadap calon kepala daerah (cakada) yang terlibat korupsi dihentikan sementara.

“Mana yang benar, apakah ini bentuk suatu intervensi pemerintah terhadap hukum atau bagaimana? Nah ini harus didudukkan,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3).

Hal itu disampaikan Fadli mengingat sebelumnya Ketua KPK, Agus Rahardjo menyatakan ada calon kepala daerah yang sudah 90 persen akan berstatus tersangka. “Pernyataan itu harus dipertanggungjawabkan,” tegas Fadli.

Sebelumnya dijelaskan oleh Fadli bahwa dulu saat ia memimpin rapat konsultasi gabungan antara Komisi II, III DPR, dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, Polri serta KPK, pernah muncul wacana menunda proses hukum calon kepala daerah sampai selesai Pilkada. Namun wacana tersebut tidak disepakati peserta rapat.

“(Saat itu) muncul pula pertanyaan apakah menunda proses hukum bukan bagian dari pelanggaran hukum itu sendiri,” ungkapnya.

Akhirnya, jelas Fadli, peserta rapat menyepakati poin menunda proses hukum calon kepala daerah sampai selesai Pilkada dihilangkan sehingga tidak ada kesepakatan tentang hal tersebut.

“Karena tidak ada dasar untuk melakukan penundaan hukum,” tegasnya.

Menurut Fadli, menunda proses hukum sama saja artinya menunda masalah, dan tidak ada payung hukumnya melakukan hal tersebut.

“Tidak ada payung hukumnya, tidak ada, itu hanya gentlemens agreement dan agreement-nya tidak tercapai,” kata dia.

Fadli juga menyampaikan bahwa hukum semestinya dijalankan apa adanya, walau semua pihak juga tidak menginginkan ada kriminalisasi atau upaya-upaya sengaja menjadikan masalah hukum cakada sebagai bagian dari kampanye untuk memenangkan atau mungkin menjatuhkan pihak lawan.

Menurut Fadli jika ada kasus yang terkait para calon peserta Pilkada Serentak harus hati-hati, baik itu duduk persoalannya termasuk alat buktinya.

“Karena itu saya kira perlu kehati-hatian, jangan sampai ini merugikan salah satu pihak yang sedang bertanding di dalam proses demokrasi” pungkas wakil ketua umum Partai Gerindra itu. (ARif R/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU